Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Ekonomi Bisnis Post

Pemkot Pangkalpinang Siapkan BUMD Kelola Kawasan Industri dan Pelabuhan Pangkalbalam

PANGKALPINANG, BERITACMM.COM – Pemerintah Kota Pangkalpinang mulai menyiapkan langkah untuk memperkuat peran daerah dalam pengelolaan kawasan industri dan Pelabuhan Pangkalbalam.

‎Salah satunya dengan mengubah regulasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sebelumnya telah dibentuk, namun belum diaktifkan.

‎Rencana tersebut masuk dalam enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang disetujui untuk dibahas melalui Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Pangkalpinang.

‎Wali Kota Pangkalpinang Saparudin Masyarif mengatakan, perubahan sejumlah Perda dilakukan untuk menyesuaikan regulasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, mengikuti dinamika masyarakat, sekaligus membuka ruang bagi pemerintah daerah memanfaatkan peluang pembangunan ke depan.

‎"Cukup banyak Perda-perda yang harus kita perbaiki karena yang pertama tentu penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Kemudian yang kedua karena dinamika perubahan yang ada di masyarakat, dan tentu peluang-peluang ke depannya bagi Pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat," jelasnya.

‎Salah satu Raperda yang dibahas berkaitan dengan perubahan Perda tentang pendirian BUMD. Menurut Saparudin, BUMD tersebut sebenarnya sudah dimiliki pemerintah daerah, tetapi belum diaktifkan karena membutuhkan perubahan regulasi.

‎Penyesuaian dilakukan agar bidang usaha BUMD dapat diarahkan sesuai kebutuhan dan peluang pembangunan Kota Pangkalpinang.

‎‎"Sebetulnya BUMD itu sudah ada sebelumnya, tetapi pada waktu itu belum diaktifkan karena memerlukan perubahan. Jadi kami melakukan perubahan Perda itu untuk menyesuaikan dengan bidang usaha yang ke depan ini kita perlukan," ujar Saparudin.

‎Saparudin mengungkapkan, salah satu peluang yang ingin digarap Pemkot Pangkalpinang adalah pengembangan kawasan industri.

‎Pemerintah kota memiliki amanah dalam RPJMN untuk mendorong kawasan peruntukan industri agar berkembang menjadi kawasan industri. Di sisi lain, pengembangan Pelabuhan Pangkalbalam juga masuk dalam rencana strategis pemerintah daerah.

‎"Ke depan kita ada amanah dari RPJMN untuk, satu yaitu pengembangan kawasan industri, jadi nanti kawasan peruntukan industri insyaallah kita kembangkan menjadi kawasan industri. Yang kedua adalah pengembangan kawasan Pelabuhan Pangkalbalam," katanya.

‎Pemkot Pangkalpinang pun ingin BUMD menjadi pintu masuk pemerintah daerah untuk memiliki representasi dalam pengelolaan dua kawasan strategis tersebut.

‎"Kita mengharapkan di dalam pengelolaan nanti pelabuhan maupun kawasan industri ada representasi dari pemerintah daerah yang diwakili oleh Badan Usaha Milik Daerah di dalam pengelolaan pelabuhan maupun kawasan industri tersebut," ujarnya.

‎Pembahasan enam Raperda tersebut menjadi bagian dari langkah Pemkot Pangkalpinang menyiapkan regulasi untuk mendukung arah pembangunan kota.

‎Jika perubahan Perda BUMD disetujui dan direalisasikan, pemerintah daerah nantinya memiliki instrumen usaha yang dapat diarahkan untuk memperkuat keterlibatan daerah dalam pengembangan kawasan industri dan Pelabuhan Pangkalbalam.

‎(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.