Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Pemprov Babel Buka Suara Usai Terbitnya Keppres Terkait Pemberhentian Sementara Wagub Hellyana

PANGKALPINANG, BERITACMM.COM -- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) buka suara terkait terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 102/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian Sementara Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung masa jabatan 2025-2030, Hellyana.

‎Kepala Inspektorat Babel Imam Kurniadi mengatakan, penerbitan Keppres tersebut berkaitan dengan proses hukum yang tengah dijalani Hellyana dalam perkara dugaan penggunaan ijazah palsu.

‎Menurut Imam, langkah pemberhentian sementara tersebut memiliki dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

‎Ketentuan tersebut mengatur pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tanpa melalui usulan DPRD apabila yang bersangkutan didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat lima tahun, serta sejumlah tindak pidana lainnya.

‎Dalam perkara dugaan penggunaan ijazah palsu yang tengah diproses di pengadilan, Imam menyebut ancaman hukuman pidana yang dikenakan berada di atas 10 tahun penjara.

‎"Ini terkait dengan dugaan ijazah palsu yang saat ini berproses di pengadilan yang memang ancamannya (hukuman-red) diatas 10 tahun," kata Imam, dalam prescon yang berlangsung di ruang Tanjung Pesona Kantor Gubernur Babel, Senin (28/09/2026).

‎Imam menjelaskan, pemberhentian sementara berbeda dengan pemberhentian tetap. Status Hellyana nantinya akan mengikuti hasil akhir proses peradilan.

‎Jika dalam perkara tersebut Hellyana dinyatakan bersalah dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht, maka pemberhentian sementara dapat berlanjut menjadi pemberhentian tetap. Sebaliknya, apabila dinyatakan tidak bersalah, terdapat mekanisme pengaktifan kembali dan rehabilitasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

‎"Seandainya yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan incrach itu diberhentikan dari jabatannya," ungkap Imam.

‎Kata Imam, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya untuk menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).

‎Pemprov juga memastikan roda pemerintahan serta pelayanan publik di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap berjalan normal.

‎Berdasarkan ketentuan Pasal 86 Ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014, apabila wakil kepala daerah diberhentikan sementara, tugas wakil kepala daerah dilaksanakan oleh kepala daerah sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

‎‎Pelaksanaan teknis lebih lanjut mengenai keputusan tersebut akan dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

‎(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.