Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Pemprov Babel Dukung Gaji PPPK Paruh Waktu Dibayar APBN, Fiskal Daerah Bisa Lebih Longgar


PANGKALPINANG,BERITACMM.COM Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyambut positif wacana pengalihan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk menjaga keberlangsungan tenaga PPPK sekaligus memberi ruang fiskal yang lebih besar bagi daerah untuk membiayai pembangunan.

Dukungan tersebut disampaikan Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yunan Helmi, menanggapi usulan yang berkembang dalam pembahasan bersama Komisi II DPR RI terkait skema pembiayaan PPPK Paruh Waktu.

Menurut Yunan, hingga saat ini usulan tersebut masih berupa wacana dan belum memiliki dasar hukum yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan oleh pemerintah daerah.

"Itu masih menunggu payung hukum dan belum kami terima. Kemarin baru sebatas hasil rapat dengar pendapat atau forum diskusi. Salah satu usulannya adalah PPPK Paruh Waktu dialokasikan pembiayaannya ke pemerintah pusat," kata Yunan Helmi, Senin (22/6/2026).

Meski belum menjadi kebijakan resmi, Pemprov Babel menilai usulan tersebut sangat relevan dengan kondisi keuangan daerah saat ini, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Dalam aturan tersebut, pemerintah daerah diwajibkan menyesuaikan porsi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD paling lambat April 2027.

"PPPK Paruh Waktu saat ini dibayar melalui pos honorarium yang masuk dalam komponen belanja pegawai. Sementara aturan HKPD mengharuskan belanja pegawai maksimal 30 persen. Ini yang sedang kita siasati," ujarnya.

Yunan mengungkapkan, saat ini porsi belanja pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung telah mencapai sekitar 45 persen dari total APBD. Angka tersebut jauh melampaui batas yang ditargetkan pemerintah pusat dalam regulasi HKPD.

Meski demikian, ia memastikan kondisi keuangan daerah masih mampu mengakomodasi pembayaran gaji sekitar 3.000 PPPK Paruh Waktu hingga akhir tahun 2026.

"Untuk saat ini masih mampu. Namun memang kondisinya sudah melewati ketentuan yang ditetapkan. Karena paling lambat April 2027, porsi belanja pegawai harus sudah berada di angka maksimal 30 persen," jelasnya.

Menurut Yunan, jika pembiayaan PPPK Paruh Waktu nantinya ditanggung pemerintah pusat melalui APBN, maka daerah akan memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai program-program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

"Kami mendukung jika nantinya pembiayaan PPPK Paruh Waktu dilakukan oleh pemerintah pusat. Dengan begitu fiskal daerah bisa lebih leluasa untuk belanja modal dan pembangunan, seperti infrastruktur serta fasilitas kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat," katanya.

Ia mencontohkan, tambahan ruang fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan berbagai fasilitas publik strategis, termasuk sektor kesehatan yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat Bangka Belitung.

Salah satu program yang dinilai dapat memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut adalah pembangunan rumah sakit jantung yang selama ini menjadi harapan masyarakat agar layanan kesehatan spesialis dapat tersedia lebih dekat dan mudah diakses.

Wacana pengalihan pembiayaan PPPK Paruh Waktu ke APBN sebelumnya mencuat dalam pembahasan di Komisi II DPR RI sebagai salah satu solusi atas keterbatasan kemampuan keuangan daerah, sekaligus untuk menjaga keberlangsungan tenaga PPPK di berbagai daerah di Indonesia.

Apabila kebijakan tersebut terealisasi, pemerintah daerah tidak hanya dapat mempertahankan tenaga PPPK yang ada, tetapi juga memiliki fleksibilitas anggaran yang lebih besar untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.