Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Pemprov Babel Mulai Salurkan Perlindungan Sosial, 1.147 UMKM Pangkalpinang Terima Kartu BPJS Ketenagakerjaan

PANGKALPINANG, BERITACMM.COM – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus memperkuat perlindungan sosial bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada 2026 ini, sebanyak 7.000 pelaku UMKM di seluruh Bangka Belitung rencananya akan mendapatkan fasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah.

‎Sebagai tahap awal, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyerahkan 1.147 kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pelaku UMKM di Kota Pangkalpinang kepada 42 lurah dan perwakilan kelurahan se-Kota Pangkalpinang. Penyerahan berlangsung di Lantai 2 Kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (3/8/2026).

‎Selanjutnya, kartu kepesertaan tersebut akan didistribusikan oleh masing-masing lurah kepada pelaku UMKM yang telah ditetapkan sebagai penerima Program Fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2026.

‎Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Arie Primajaya, serta dihadiri perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Kota Pangkalpinang, Kepala Bidang Pemberdayaan UKM, perwakilan Dinas Perindagkopumkm Kota Pangkalpinang, dan 42 lurah beserta perangkat kelurahan. Sementara itu, penyerahan kartu bagi pemerintah desa dan kelurahan di kabupaten lainnya akan dilakukan secara bertahap.

‎Dalam sambutannya, Arie Primajaya mengatakan Program Fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan kepada pelaku UMKM.

‎"Program ini bertujuan memberikan rasa aman kepada UMKM dalam menjalankan usahanya sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha beserta keluarganya melalui jaminan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja maupun kematian," ujarnya.

‎Pada tahun 2026, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan 7.000 pelaku UMKM sebagai penerima program yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Rinciannya meliputi Kota Pangkalpinang sebanyak 1.147 UMKM, Kabupaten Bangka 946 UMKM, Bangka Tengah 997 UMKM, Bangka Barat 743 UMKM, Bangka Selatan 1.141 UMKM, Belitung 931 UMKM, dan Belitung Timur 1.095 UMKM.

‎Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Provinsi mengalokasikan anggaran sekitar Rp700 juta guna membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp16.800 per peserta setiap bulan selama enam bulan, terhitung mulai Juli hingga Desember 2026.

‎"Hari ini kita menyerahkan 1.147 kartu kepesertaan bagi UMKM di Kota Pangkalpinang. Nilai iurannya memang terlihat kecil, tetapi ketika peserta mengalami risiko kerja atau musibah, manfaat yang diterima akan sangat berarti bagi mereka dan keluarganya," kata Arie.

‎Ia menjelaskan, seluruh peserta memperoleh perlindungan melalui dua program BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Perlindungan tersebut diharapkan memberikan ketenangan bagi pelaku UMKM sehingga mereka dapat lebih fokus mengembangkan usahanya.

‎Arie juga menegaskan bahwa seluruh penerima manfaat ditetapkan berdasarkan data UMKM yang telah terdaftar dalam Sistem Informasi dan Data UKM Berdaya (Si Daya Babel). Langkah ini dilakukan agar penyaluran bantuan berlangsung tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

‎"Data penerima diambil dari Si Daya Babel agar penyaluran program benar-benar tepat sasaran, transparan, dan akuntabel," jelasnya.

‎Menurut Arie, manfaat program BPJS Ketenagakerjaan telah terbukti dirasakan para pelaku UMKM di Bangka Belitung. Pada tahun-tahun sebelumnya, santunan telah disalurkan kepada ahli waris sejumlah peserta yang meninggal dunia, di antaranya keluarga almarhum Ariyanto, Muslimin, Roskani, dan Mubaidillah.

‎Penyaluran santunan tersebut menjadi bukti bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi memberikan perlindungan nyata bagi peserta dan keluarganya ketika menghadapi risiko kerja maupun musibah.

‎Melalui Program Fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap semakin banyak pelaku UMKM yang memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan. Sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa dan kelurahan, serta BPJS Ketenagakerjaan diharapkan mampu memperkuat daya saing sekaligus menjamin keberlanjutan usaha UMKM di Bangka Belitung.

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.