PANGKALPINANG,BERITACMM.COM ΓÇö Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) memastikan belum bisa mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebelum terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai dasar hukum teknis pencairan.
Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Provinsi Bangka Belitung, Mimi Femiyanti menegaskan, pihaknya masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat sebelum menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub).
"Setelah ada aturan dari pusat dan kita teruskan ke bawah, itu pasti akan kita cairkan berdasarkan yang telah disampaikan melalui PMK. Jadi biasanya kami baru berani mencairkan memang setelah ada aturan yang jelas, bukan hanya secara lisan," kata Mimi, Kamis 19 Februari 2026.
Menurut Mimi, THR ASN akan dibayarkan sesuai hak, mencakup gaji pokok hingga Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
"Kalau total gaji per bulan itu, untuk Pemerintah Provinsi Bangka Belitung ada di Rp 26 miliar. Gaji itu sudah termasuk tunjangan anak, istri, dan beras," ucapnya.
Ia berharap pencairan THR nantinya dapat menggerakkan roda ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil.
"Boleh dilihat kalau ke pasar-pasar, kalau PNS itu belum gajian, sepi. Karena urat nadi utama di kita nih, di Kepulauan Bangka Belitung itu masih mengharapkan tambang. Begitu posisi tambang merosot, jadi harapan penjual-penjual di pasar itu ya kepada PNS," katanya.
Pemerintah Pusat Siapkan Rp55 Triliun
Sementara itu, Pemerintah telah menyiapkan anggaran THR 2026 bagi ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri sebesar Rp55 triliun yang direncanakan cair pada awal Ramadan. Anggaran ini meningkat dibandingkan tahun 2025 sebesar Rp49,4 triliun.
ΓÇ£Ada pasti nanti (pencairan THR ASN). Tapi, saya tidak tau tanggal pastinya, yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan udah bisa kita salurkan,ΓÇ¥ kata Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa saat dijumpai media setelah acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026 seperti dilansir kantor berita Antara.
Pemerintah juga memproyeksikan belanja negara pada triwulan pertama 2026 mencapai Rp809 triliun, termasuk percepatan program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp62 triliun, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera Rp6 triliun, serta paket stimulus Rp13 triliun.
Terpisah, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bangka Belitung menilai percepatan belanja pemerintah sangat krusial dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.
ΓÇ£Salah satu langkah yang dapat memberikan dampak besar di awal adalah percepatan belanja. Ketika masing-masing unit memiliki program dan menyusun rencana percepatan kegiatan, maka secara otomatis akan terjadi percepatan belanja,ΓÇ¥ kata Kakanwil DJPb Babel, Syukriah HG dalam diseminasi kajian fiskal regional dan kinerja APBN 2025 di Kanwil DJPb, Kamis 22 Januari 2026.
Syukriah mengatakan, belanja pegawai ini akan sangat baik bagi perekonomian daerah. Oleh karena itu, ia menyarankan kepada instansi jangan ragu untuk melangkah.
ΓÇ£Kita juga ingin memberikan contoh kepada diri kita sendiri bahwa kita tidak harus menunggu sampai akhir tahun. Kegiatan yang dapat dilaksanakan di awal, mari kita laksanakan di awal,ΓÇ¥ katanya.
Dengan struktur ekonomi Babel yang masih sangat bergantung pada belanja pemerintah dan sektor tambang, pencairan THR ASN dinilai menjadi salah satu momentum penting untuk menjaga daya beli dan perputaran uang di daerah pada awal tahun.
(JK)
Berita
Post
Pemprov Babel Pastikan Pencairan THR ASN Dilakukan Usai Aturan Pusat Terbit