Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Pemprov Babel Percepat Pembuatan Perda WPR, Hidayat Arsani : Supaya Rakyat Bisa Bekerja


PANGKALPINANG,BERITACMM.COM

Pemerintah Provinsi Kep Bangka Belitung (Babel) berencana untuk membentuk satuan tugas (satgas) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dalam waktu dekat ini.

Gubernur Kep Babel, Hidayat Arsani mengatakan, pembentukan satgas tersebut bukan bertujuan untuk menakut-nakuti rakyat, namun untuk memastikan rakyat agar aman dalam melakukan penambang di sejumlah titik wilayah yang telah ditetapkan sebagai WPR.

"Satgas itu bagaimana masyarakat bisa jalan, bisa menambang ditempat-tempat yang sudah tersediakan seperti Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Belitung Timur, itu yang sudah keluar," kata Hidayat, saat diwawancarai media ini, Selasa (02/09/2025) malam.

Ia menambahkan, satgas WPR yang rencana akan dibentuk itu akan diisi sejumlah stakeholder yang ada di Bangka Belitung, baik dari jajaran kepolisian, kejaksaan hingga pihak ESDM Provinsi Bangka Belitung.

Namun sebelum melangkah untuk pembentukan satgas WPR itu, lanjut Hidayat, pihak eksekutif akan lebih dahulu menyelesaikan peraturan daerah (Perda) untuk menaungi WPR ini. Sehingga ada payung hukum pula yang mengatur tugas dan fungsi dari satgas dimaksud.

"Tinggal nunggu Perdanya,kita membentuk satgas itu untuk menyelamatkan rakyat bukan untuk mengangkut timah," beber pria yang akrab disapa Panglima ini

"Satgas itu bukan menakut-nakuti rakyat tapi satgas itu menyelamatkan rakyat supaya rakyat bisa bekerja, baru kita makmur," tegasnya lagi.

Sebagaimana diketahui, peta Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Provinsi Kepulauan Babel sudah dikeluarkan oleh Kementerian ESDM sejak tahun 2023 lalu.

Adapun penerbitan WPR itu melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 46.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 116.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tata letak WPR sebanyak 123 Blok dengan luas 8.606 Ha, di tiga kabupaten wilayah Bangka Belitung. Paling luas di Bangka Tengah dengan jumlah 89 blok (6.521 Ha), sementara di Kabupaten Bangka Selatan dengan jumlah 17 blok (1.105 Ha), dan Belitung Timur dengan jumlah 17 blok (980 Ha).

Sementara ditempat yang sama, Perwakilan Biro Hukum Pemprov Babel, Andi Namandang mengungkapkan, bahwa rancangan peraturan daerah (Ranperda) WPR sedang di proses di Dinas ESDM Provinsi Babel.

Setelah itu, pihaknya juga akan melakukan pembahasan lebih lanjut di internal eksekutif. Barulah nantinya disampaikan ke DPRD Babel untuk dapat di paripurnakan.

"Sampai dengan hari ini Ranperda sudah di ESDM itu, nanti akan secara kita bahas bersama-sama di tim internal eksekutif, nanti kita harmonisasikan dulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baru nanti disampaikan melalui paripurna di DPRD," terangnya.

Andi juga menegaskan, bahwa Perda tersebut akan diusahakan selesai pada akhir tahun 2025 ini.

"Kita maksimalkan di tahun ini, tapi kalo memang tidak bisa mungkin di bulan 3-4 2026 sudah bisa (di paripurnakan-red)," tutupnya.

(Jek)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.