Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

‎Pemprov Babel Perketat Penggunaan Anggaran, Kegiatan Minim Azas Manfaat Dicoret!


‎PANGKALPINANG, BERITACMM.COM – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) terus memperketat penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan memangkas berbagai kegiatan yang dinilai minim manfaat.
‎
‎Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran agar belanja pemerintah benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Selain itu, langkah efisiensi ini juga dilakukan untuk menjaga efektivitas penggunaan APBD sekaligus menyesuaikan kondisi fiskal daerah.
‎
‎Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Babel, Fery Aprianto, mengatakan bahwa kebijakan tersebut bukan sekadar inisiatif pemerintah daerah, melainkan tindak lanjut atas arahan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
‎
‎"Ini juga bukan arahan dari internal Pemprov. Dari arahan Presiden juga melalui Menteri Dalam Negeri. Kita harus terus melakukan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan APBD," ujar Fery.
‎
‎Menurutnya, Pemprov Babel telah mengevaluasi sejumlah kegiatan yang dinilai minim asas manfaat (outcome), terutama kegiatan yang bersifat seremonial. Anggaran dari kegiatan-kegiatan tersebut kemudian dialihkan untuk membiayai program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
‎
‎Fery mengungkapkan, pada awal tahun anggaran 2026 saja, Pemprov Babel berhasil melakukan penyesuaian anggaran sekitar Rp70 miliar sebagai bagian dari langkah efisiensi pertama.
‎
‎"Di awal tahun kita kurang lebih ada Rp70 miliar yang kita sesuaikan untuk program kegiatan yang ada di 2026. Dan itu merupakan efisiensi pertama yang kita lakukan," ucapnya.
‎
‎Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menerapkan efisiensi penggunaan kendaraan operasional sebagai respons terhadap kenaikan harga BBM nonsubsidi.
‎
‎Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, mengatakan kebijakan penghematan telah diterapkan sejak beberapa bulan lalu, termasuk memangkas sejumlah pos belanja seperti perjalanan dinas.
‎
‎“Saya dari enam bulan yang lalu sudah mengadakan ini, dari efisiensi pegawai, DL (Dinas Luar), semua, semua saya potong semua. Akhirnya saya mendapat gelar nomor dua tata kelola pemerintahan yang bersih. Nomor satu DKI, dua saya, ketiga Jawa Tengah,” kata Hidayat.
‎
‎Ia menegaskan, kebijakan efisiensi yang dijalankan Pemprov Babel sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri, dengan prinsip bahwa setiap anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
‎
‎“Semua proyek kita butuhkan untuk kepentingan rakyat, enggak ada lagi proyek mubazir bangun ini, bangun itu. Semuanya bermanfaat,” katanya.
‎
‎(JK)
‎

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.