PANGKALPINANG, BERITACMM.COM -- Rencana pemerintah pusat mengalihkan status guru atau tenaga pendidik PPPK, termasuk PPPK Paruh Waktu (P3K PW), menjadi ASN pemerintah pusat disambut positif Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).
Pemprov Babel menilai kebijakan tersebut bukan hanya memberikan kepastian status bagi para guru, tetapi juga berpotensi meringankan beban fiskal pemerintah daerah.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Babel, Yudi Suhasri, mengatakan rencana peralihan status tenaga pendidik PPPK dan PPPK Paruh Waktu menjadi ASN pemerintah pusat merupakan angin segar bagi daerah maupun para guru.
"Ini berita benar-benar bagus karna ini menyebutkan secara langsung Guru atau Tenaga Pendidik, kalo ini terjadi di 2027 ini benar-benar hal yang positif sekali jadi ada suatu kepastian dari teman-teman guru untuk mengabdi ke negara secara penuh menjadi PNS," kata Yudi, saat diwawancarai pada Rabu (19/08).
Menurut Yudi, kebijakan tersebut juga akan memberikan dampak terhadap kemampuan fiskal daerah. Pasalnya, sebagian beban pembiayaan tenaga pendidik nantinya dapat ditangani oleh pemerintah pusat.
"Jadi beban daerah bisa terangkat sedikit demi sedikit oleh pemerintah pusat," sebutnya.
Ia mengungkapkan, saat ini terdapat setidaknya 1.234 guru atau tenaga pendidik berstatus penuh waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi Babel. Sementara itu, sebanyak 865 tenaga pendidik lainnya berstatus PPPK paruh waktu.
Dengan jumlah tersebut, Yudi menilai kebijakan pengalihan status ke pemerintah pusat tentu akan memberikan dampak cukup signifikan bagi daerah sekaligus memberikan kepastian bagi para tenaga pendidik.
Lebih lanjut, ia juga menilai proses pengalihan status tersebut secara administratif tidak akan terlalu sulit apabila kebijakan tersebut benar-benar direalisasikan. Sebab, data para guru dan tenaga pendidik PPPK maupun PPPK Paruh Waktu telah tercatat dalam sistem.
"Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit lagi kalo emang sudah ada perintah kebijakan untuk diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu, hanya tinggal mengubah saja posisinya di BKN, karna sudah ada di sistem," ujarnya.
"Ini juga sudah di publis oleh Sesneg ini mudah-mudahan jadi, hanya mungkin masalah waktu," sambungnya.
Saat ini, Dinas Pendidikan Babel tinggal menunggu petunjuk teknis dari kementerian terkait mengenai mekanisme peralihan status guru atau tenaga pendidik tersebut.
Yudi juga menegaskan, kesiapan data tidak lagi akan menjadi persoalan karena seluruh data tenaga pendidik di lingkungan Pemprov Babel telah tersedia.
"Menunggu petunjuk teknis karna ini kan disebut Guru dulu. Artinya kalo memang Guru pasti ada petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan dan Menpan RB. Sekarang semua data sudah siap, kapan juknis keluar kita sudah bisa jalan," pungkasnya.
(JK)