Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Pemprov Babel Tarik Fasilitas Wagub Helyana Usai Divonis, DPRD Sarankan Konsultasi ke Kemendagri


PANGKALPINANG, BERITACMM.COM Polemik pascavonis yang menjerat Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Helyana, terus bergulir. Setelah dijatuhi hukuman empat bulan penjara dalam perkara penipuan tagihan hotel oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Pemerintah Provinsi Babel diketahui turut menghentikan sejumlah fasilitas yang sebelumnya melekat pada jabatan wakil gubernur.

Informasi tersebut mencuat dalam rapat Komisi I DPRD Babel bersama Asisten I Pemprov Babel, Biro Umum Setda Babel, dan Biro Pemerintahan yang membahas efektivitas jalannya roda pemerintahan di Ruang Komisi I DPRD Babel, Senin (15/6/2026).

Anggota Komisi I DPRD Babel, Muhtar Motong, membenarkan bahwa sejumlah fasilitas yang sebelumnya diterima Helyana telah dihentikan. Berdasarkan hasil rapat, fasilitas yang tidak lagi diberikan meliputi anggaran makan dan minum, gaji, hingga kendaraan dinas beserta fasilitas transportasi lainnya.

"Terakhir bulan April-Mei 2026 lah (diberikan-red), fasilitas yang ditiadakan, setelah di vonis mungkin salah satunya kalo gak salah gaji beliau, terus makan minum beliau, terus transportasi mobil kendaran segala macem itu kan ditarik sekarang," ungkapnya kepada Berita CMM.

Selain menyoroti penghentian fasilitas, Komisi I DPRD Babel juga mempertanyakan efektivitas jalannya pemerintahan setelah Wakil Gubernur dinonaktifkan.

Menurut Muhtar, berdasarkan penjelasan dari pihak Pemprov Babel, roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik dan bahkan mampu meraih sejumlah prestasi.

Lebih lanjut, Komisi I DPRD Babel juga berpandangan bahwa keputusan menghentikan hak dan fasilitas Wakil Gubernur perlu memiliki dasar hukum yang benar-benar jelas agar tidak memunculkan polemik baru.

Karena itu, DPRD menyarankan Biro Umum dan Asisten I Setda Pemprov Babel untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum mengambil langkah lanjutan.

"Ya kenapa harus ke Kemendagri? biar tidak rancu seperti kemarin, ketika kemarin distop fasilitasnya, ditarik mobiler segala macam itu ternyata kan ribut, tidak ada yang mau bertanggungjawab, jangan sampai kejadiannya seperti itu lagi ini, jadi tidak salah kalo dikonsultasikan dulu ke Kemendagri, biar tau kita seperti apa," pungkasnya.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.