PANGKALPINANG,BERITACMM.COM – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) resmi mengumumkan pembagian blok koordinat Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Belitung Timur sebagai tahapan awal percepatan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Langkah ini menjadi tindak lanjut arahan Gubernur Hidayat Arsani untuk menghadirkan tata kelola pertambangan rakyat yang legal, tertib, aman, dan berkelanjutan.
Pengumuman pembagian blok WPR merupakan tahapan wajib sebelum penerbitan IPR sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 174.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Pertambangan Rakyat.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Reskiansyah melalui Kepala Bidang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Noprial Riady, mengatakan pengumuman tersebut merupakan bentuk transparansi sekaligus kepastian hukum dalam proses penerbitan IPR.
"Pengumuman ini merupakan bagian dari prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat, sekaligus menjadi tahapan awal sebelum proses penerbitan IPR dilakukan," ujar Noprial Riady, Kamis (30/7/2026).
Ia menjelaskan, langkah tersebut mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 149.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Saat ini terdapat tiga kabupaten di Bangka Belitung yang telah memiliki Dokumen Pengelolaan WPR, yakni Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Belitung Timur.
Dari ketiga daerah tersebut, Belitung Timur ditetapkan sebagai pilot project percepatan penerbitan IPR. Penetapan itu didasarkan pada kesiapan pemerintah daerah, kelengkapan dokumen pendukung, koordinasi lintas sektor yang dinilai telah berjalan baik, serta tingginya antusiasme masyarakat untuk memperoleh legalitas kegiatan pertambangan rakyat.
Secara administratif, WPR di Belitung Timur berada di Kecamatan Manggar, Damar, dan Gantung, meliputi Desa Sukamandi, Lalang, Padang, Selinsing, Lenggang, serta Batu Penyu dengan luas sekitar 760 hektare yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengelolaan WPR.
Noprial mengajak seluruh elemen masyarakat, kelompok penambang rakyat, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, hingga pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mendukung percepatan penerbitan IPR.
"Kolaborasi yang baik akan menjadi fondasi dalam membangun tata kelola pertambangan rakyat yang legal, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat," katanya.
Menurutnya, penerbitan IPR diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para penambang rakyat, tetapi juga membuka akses terhadap pembinaan, meningkatkan keselamatan kerja, mendorong penerapan good mining practice, serta memperkuat perlindungan lingkungan melalui kewajiban reklamasi dan pemulihan lahan.
Pemprov Babel juga menilai percepatan IPR menjadi bagian dari strategi memperkuat perekonomian daerah. Dengan legalitas yang jelas, aktivitas pertambangan rakyat diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil, serta meningkatkan kontribusi sektor pertambangan terhadap pembangunan daerah.
Meski demikian, Pemprov menegaskan bahwa legalitas bukan menjadi tujuan akhir. Setiap pemegang IPR nantinya tetap diwajibkan menjalankan kegiatan pertambangan secara bertanggung jawab dengan mengutamakan keselamatan kerja, menjaga kelestarian lingkungan, serta melaksanakan reklamasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, manfaat ekonomi dapat berjalan seiring dengan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.
(JK)