PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Kabar kurang sedap kembali menerpa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Pasalnya, beredar kabar bahwa banyak program atau kegiatan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2024 tidak terkelola dengan maksimal sehingga menyebabkan adanya indikasi gagal bayar terhadap program atau kegiatan yang telah berjalan.
Diketahui, proses gagal bayar ini kerap terjadi lantaran penyedia barang jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pada batas waktu yang telah ditentukan sehingga pelunasan dari kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut harus dibebankan kepada APBD di tahun berikutnya.
Untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima ini, awak media mencoba mengkonfirmasi hal dimaksud kepada salah satu anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Babel yaitu Maryam.
Namun terlihat Maryam malah tersenyum mendengar pertanyaan tersebut. Ia mengatakan, bahwa pihaknya belum mengetahui secara jelas terkait total keseluruhan program yang dibiayai oleh APBN dan terindikasi mengalami gagal bayar.
"Nah sama saya juga belum tahu secara jelas terkait masalah Program DAK yang gagal bayar ini, karena kami di Banggar belum ada mendapatkan informasi terkait program pembangunan di Pemprov Babel yang dibiayai dana APBN ada yang gagal bayar," kata Srikandi Partai Demokrat ini, Jumat (17/01/2025).
Mengenai hal ini, Maryam mengatakan, bahwa dirinya juga telah menghubungi Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Babel untuk mendapatkan informasi yang lebih detail.
"Pak Pj Sekda menjawab nanti akan dikonfirmasi ke pihak Bakuda untuk informasi lebih konkret," tambahnya.
Jikalau benar informasi adanya gagal bayar ini, Maryam tentu sangat menyayangkan hal tersebut lantaran pembayaran anggaran yang seharusnya dibiayai lewat APBN malah beralih menjadi tanggung jawab daerah.
"Akan ditanggung daerah jika benar gagal bayar dengan kata lain jadi hutang Pemprov Babel kepada pihak penyedia, sayang sekali ya, sudah diakomodir pusat namun tidak dikelola dengan baik," ujar Maryam.
Pada kesempatan ini, Maryam juga menjelaskan, bahwasannya Dana DAK memang menjadi salah satu sumber utama bagi daerah untuk membangun sarana dan prasarana. Tentu jika dapat dikelola dengan baik dapat memperbaiki mutu pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan atau paling tidak mengurangi kerusakan infrastruktur.
Berbeda dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), perolehan dan pemanfaatan dana DAK haruslah mengikuti rambu - rambu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, misalnya digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan program prioritas Nasional.
Serta, untuk mendapatkannya juga berdasarkan beberapa kriteria umum seperti indeks fiskal neto, kriteria khusus berdasarkan peraturan perundangan dan karakteristik daerah juga kriteria teknis berdasarkan indeks teknis bidang terkait.
Terakhir, Maryam juga berharap, Pemprov Babel dapat lebih serius dan hati-hati dalam pengelolan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat, sehingga dapat memberikan manfaat kepada daerah bukan malah sebaliknya.
"Besar harapannya agar Pemprov Babel lebih serius dan sigap agar hal ini (Gagal Bayar-red) seandainya benar terjadi tidak terus berulang-ulang, karena akan menjadi beban lain bagi Pemprov," pungkasnya.
(JK)