Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Perkuat Akses Hukum Warga, Pangkalpinang Diganjar Predikat A Indeks Reformasi Hukum 2025


PANGKALPINANG,BERITACMM.COM Komitmen Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam memperluas akses layanan hukum hingga tingkat kelurahan membuahkan hasil. Kota Pangkalpinang berhasil meraih penghargaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025 dengan predikat A dari Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penghargaan tersebut diserahkan di Smart Room Center (SRC) Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Rabu (3/6/2026).

Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, mengatakan penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam memperkuat pelayanan hukum kepada masyarakat.

Menurutnya, salah satu faktor utama yang mendukung capaian tersebut adalah keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang telah dibentuk di seluruh kelurahan dan aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat.

ΓÇ£Pemerintah Kota Pangkalpinang bersama Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membentuk Posbankum di 42 kelurahan dan dinilai aktif melaksanakan pelayanan hukum kepada masyarakat,ΓÇ¥ ujarnya.

Ia menjelaskan, Posbankum menjadi ujung tombak pelayanan hukum di tingkat kelurahan. Kehadiran layanan tersebut memungkinkan berbagai persoalan hukum yang dihadapi warga dapat direspons dan diselesaikan sejak dini melalui pendekatan musyawarah dan mufakat.

Capaian predikat A ini, lanjut Prof. Saparudin, tidak lepas dari dukungan Kementerian Hukum Republik Indonesia serta Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan hukum.

ΓÇ£Predikat A ini menjadi pemicu semangat dan momentum bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat, dimulai dari tingkat kelurahan agar masyarakat semakin mudah mendapatkan akses layanan hukum,ΓÇ¥ katanya.

Ke depan, Pemerintah Kota Pangkalpinang berkomitmen memperkuat kualitas reformasi hukum melalui peningkatan kapasitas aparatur dan penyempurnaan berbagai kebijakan.

Langkah tersebut akan dilakukan melalui berbagai pembekalan, termasuk terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta materi-materi hukum aktual yang disesuaikan dengan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Penghargaan ini sekaligus menjadi indikator bahwa upaya mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat melalui Posbankum telah memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin responsif, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.