Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Persoalan di PT Rebinmas Jaya Nyaring Terdengar, Rina Tarol Minta Satgas Kawasan Hutan Turun Memeriksa!

PANGKALPINANG,BERITACMM.COM

Adanya indikasi tumpang tindih lahan milik PT Rebinmas Jaya dan lahan milik masyarakat hingga menuai polemik, hingga saat ini terus menjadi sorotan.

Kali ini, sorotan itu disampaikan langsung oleh Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Rina Tarol. Menurut dia, dari informasi yang diterima kawasan usaha milik PT Rebinmas Jaya memang terindikasi banyak persoalan.

Ditambah lagi, desas-desus adanya HGU milik perusahaan sawit tersebut mencaplok lahan transmigrasi kian nyaring terdengar ke permukaan publik. Sehingga menurut Rina, persoalan ini perlu ditanggapi dengan serius.

"Ada masalah serius di PT Rebinmas ini, ini harus kita diselesaikan karna tidak bisa bermain-main, berleha-leha, artinya Pemerintah Provinsi Bangka Belitung telah melakukan pembiaran atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Rebinmas ini," kata Rina, Sabtu (22/02/2025).

Berdasarkan informasi yang diterima oleh Media Berita CMM, terindikasi ada ratusan hektar lahan transmigrasi yang masuk dalam HGU PT Rebinmas Jaya.

Tak hanya itu, PT Rebinmas Jaya juga diduga tidak menyediakan lahan plasma inti kepada masyarakat seperti yang ditetapkan aturan sebanyak 20 persen. Padahal, setiap perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan (IUP) atau izin usaha perkebunan budidaya (IUPB) wajib membangun plasma.

Sebagaimana berdasarkan data perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) tahun 2024, PT Rebinmas Jaya memiliki luas IUP 14.422,43 Hektare yang tersebar di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Namun lahan yang memiliki HGU/HGB hanya 1.235,30 Hektare, begitu pula dengan luasan plasma yang diberikan kepada masyarakat yang hanya 514,6 hektare saja.

Oleh karna itu pula, Rina Tarol meminta aparat penegak hukum (APH) khususnya Satuan Tugas (Satgas) Kawasan Hutan untuk turun tangan memeriksa polemik yang ada di PT Rebinmas Jaya, jangan sampai persoalan yang terjadi malah merugikan masyarakat.

"Kita minta Satgas Kawasan Hutan yang di bentuk oleh Presiden untuk segera turun ke PT Rebinmas dan PT lainnya yang ada di Babel, biar semua masalah hutan selesai jangan sampai masyarakat yang tadi taunya kebun tidak menjadi kawasan tiba-tiba berubah menjadi kawasan hanya karna nakalnya oknum perusahaan dan oknum dinas yang terkait," tegas Politisi Partai Golkar ini.

"Ini sangat merugikan masyarakat, jangan sampai kita hanya menguntungkan pihak perusahaan tapi menguntungkan masyarakat Bangka Belitung," lanjut dia.

Menurut Rina, dugaan terjadinya sejumlah persoalan di PT Rebinmas Jaya juga tak terlepas dari lemahnya pengawasan dari dinas terkait. Maka dari itu, ia menekankan kepada dinas terkait untuk tidak main 'dua kaki' dan malah menyebabkan kesengsaraan bagi masyarakat.

"Jangan sampai ada lagi tumpang tindih lahan, jangan sampai mengorbankan lahan rakyat untuk menggantikan kawasan hutan yang sudah mereka (pihak perusahaan-red) pakai. Jadi pemerintah provinsi khususnya dinas-dinas terkait diduga  melakukan pembiaran atas pelanggaran yang ada baik itu (melanggar-red) peraturan pemerintah baik itu peraturan presiden, dan perda," ungkapnya.

Rina juga berharap, dugaan polemik di PT Rebinmas Jaya dapat menjadi 'tamparan keras' bagi Pemerintah Daerah, sehingga tidak terulang kembali dikemudian hari.

Sementara itu, pihak PT Rebinmas Jaya masih diupayakan untuk dikonfirmasi. Laman media ini juga telah berusaha untuk mendapatkan kontak pihak perusahaan yang memiliki wewenang untuk menjawab persoalan dimaksud meskipun hingga saat ini belum juga menuaikan hasil.

Sebelumnya turut diberitakan, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Dodi Kusdian turut membenarkan adanya laporan mengenai polemik antara masyarakat dan PT Rebinmas Jaya yang saat ini masih bergulir. 

Namun, kata Dodi, persoalan dimaksud harus dipetakan lebih jauh, baik itu mengenai pokok-pokok permasalahan yang sesungguhnya sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan masyarakat tetap bisa menerima hak-haknya.

(Jek)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.