PANGKALPINANG,BERITACMM.COM – Praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi di Bangka Belitung kembali terbongkar. Dalam kurun waktu 14 hari, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama Satreskrim Polres jajaran mengungkap 11 kasus dengan mengamankan 17 tersangka dan menyita 15.622 liter atau sekitar 15,6 ton BBM bersubsidi.
Salah satu pengungkapan terbesar terjadi di kawasan Jalan Lintas Timur Selindung, yakni penimbunan 8 ton atau 8.000 liter Biosolar subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan. Praktik tersebut diduga turut mengganggu ketersediaan BBM bagi masyarakat pesisir yang bergantung pada Solar untuk melaut.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Babel, Kombes Pol. Dwi Agung Setiyono, mengatakan pengungkapan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam merespons keluhan masyarakat mengenai kelangkaan dan antrean panjang BBM bersubsidi di wilayah Bangka Belitung.
"Pengungkapan ini menjawab keluhan masyarakat terkait antrean BBM. Dalam periode 14 hari kerja, total ada 11 Laporan Polisi (LP) yang berhasil kita ungkap di seluruh wilayah hukum Polda Babel," ujar Dwi Agung saat konferensi pers, Rabu 4 November 2026.
Dari total 11 laporan polisi, Ditreskrimsus Polda Babel menangani empat kasus dengan delapan tersangka. Sementara tujuh kasus lainnya diungkap oleh Polres jajaran, meliputi Polresta Pangkalpinang, Polres Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung, dan Belitung Timur.
Solar subsidi dibeli murah, dijual kembali lebih mahal
Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menemukan sejumlah modus penyalahgunaan BBM bersubsidi, mulai dari pembelian berulang di SPBU hingga penampungan dan penjualan kembali dengan harga lebih tinggi.
Di kawasan Padang Pasir, Bangka Tengah, seorang tersangka berinisial SA diduga bertindak sebagai pengerit dengan membeli Solar subsidi seharga Rp6.800 per liter, kemudian menjualnya kembali seharga Rp12.000 per liter.
Modus serupa ditemukan di Desa Rebo, Sungailiat, Kabupaten Bangka. Polisi mengamankan tiga tersangka, yakni SU yang berperan sebagai penampung, serta AH dan EA sebagai pengerit.
Dalam praktik tersebut, Solar subsidi yang dibeli seharga Rp6.800 per liter dijual kembali seharga Rp12.000 per liter. Sementara Pertalite yang dibeli Rp10.000 per liter dijual kembali menjadi Rp12.500 per liter.
Kasus lainnya terungkap di kawasan Kacang Pedang, Pangkalpinang. Seorang tersangka berinisial H diamankan karena diduga berperan sebagai penampung BBM bersubsidi dari para pengerit.
8 ton Biosolar dari SPBN, jatah nelayan ikut terancam
Perhatian khusus tertuju pada pengungkapan penimbunan 8.000 liter Biosolar subsidi di kawasan Jalan Lintas Timur Selindung. Dalam kasus ini, polisi menetapkan tiga tersangka, yakni AG yang merupakan oknum nelayan, serta AN dan IR yang berperan sebagai pengerit.
Berbeda dengan modus pembelian berulang di SPBU, para pelaku dalam kasus ini diduga mengambil BBM langsung dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Padahal, fasilitas tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan BBM masyarakat nelayan.
“Nah, ini yang termasuk besar BBM yang kita temukan ada 8.000 atau 8 ton BBM jenis biosolar. Kita tersangkakan ada 3 orang, ini adalah AG, ya, ini nelayan yang mengambil di SPBN, terus AN pengerit dan IR juga pengerit. Nah, ini agak sedikit berbeda, dia mengeritnya di SPBN. Jadi terkait ini, khususnya seharusnya ini adalah digunakan untuk masyarakat nelayan, stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan,” ucapnya.
Pengungkapan tersebut menjadi perhatian karena penyalahgunaan BBM di SPBN berpotensi berdampak langsung terhadap aktivitas melaut. Nelayan yang seharusnya memperoleh akses Solar subsidi untuk menunjang kegiatan penangkapan ikan dapat menghadapi keterbatasan pasokan apabila distribusinya disalahgunakan.
Kendaraan dimodifikasi, barcode dikumpulkan untuk mengisi berulang
Dwi Agung mengungkapkan, para pelaku pengeritan menggunakan sejumlah cara untuk memperoleh BBM subsidi secara berulang. Di antaranya memodifikasi kendaraan roda empat, mengganti pelat nomor, serta mengumpulkan beberapa barcode untuk melakukan pengisian berkali-kali di SPBU maupun SPBN.
Kepolisian saat ini masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, khususnya terkait kepemilikan dan penggunaan barcode yang digunakan dalam praktik tersebut.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Para tersangka terancam pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Kategori V atau setara Rp60 miliar.
Pengungkapan 11 kasus tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan distribusi BBM bersubsidi tidak cukup hanya dilakukan di tingkat SPBU. Pengawasan juga perlu menjangkau SPBN, jaringan penampung, penggunaan barcode, hingga jalur penjualan kembali.
Sebab, ketika BBM yang diperuntukkan bagi masyarakat justru dialihkan untuk kepentingan perdagangan ilegal, dampaknya bukan hanya kerugian negara, tetapi juga terganggunya hak masyarakat kecil untuk mendapatkan energi bersubsidi sesuai peruntukannya.
(JK)