PANGKALPINANG, BERITACMM.COM ΓÇö Kabar melegakan datang bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Bangka Belitung (Babel). Di tengah kekhawatiran penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) pada 2027, nasib mereka diprediksi tetap aman.
Hal ini menyusul skema penganggaran gaji PPPK Paruh Waktu yang tidak masuk dalam belanja pegawai, melainkan dialokasikan pada pos belanja barang dan jasa. Dengan demikian, kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD diperkirakan tidak akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan PPPK Paruh Waktu.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menegaskan pihaknya bersama pemerintah daerah berkomitmen mempertahankan skema tersebut demi menjaga nasib PPPK Paruh Waktu.
"Akan tetapi kitakan melihat posisi APBD kita seperti apa, yang jelas kami DPRD Babel dan Bapak Gubernur akan mempertahankan hal ini, jadi jangan pening kepala, artinya sampaikan kepada keluarga, istri, suami, untuk PPPK Paruh Waktu ini insyaallah tidak akan terganggu. Karna itu dianggarkan dalam belanja barang dan jasa," tegas Didit saat menerima audiensi PPPK Paruh Waktu, Senin (30/03/2026).
Namun yang menjadi tantangan pihaknya saat ini 'menyelematkan' nasib PPPK Full Waktu di Bangka Belitung. Pasalnya, belanja pegawai di Pemprov Babel telah mencapai 45 persen dari APBD, atau artinya telah melebihi ambang batas dari yang ditentukan UU HKPD yakni maksimal 30 persen.
Pihaknya pun mengaku telah menyiapkan solusi untuk ditawarkan ke Kemendagri, salah satunya dengan meminta agar TPP ASN dapat dialihkan kedalam belanja barang dan jasa.
"Setelah saya cek ternyata ada peluang disini yaitu tentang Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodetifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah tentang TPP ASN.
TPP ASN ini ternyata perangkat hukumnya Permendagri, kalo Permendagri ini kita usulkan agar TPP ASN ini dirubah dari belanja pegawai dirubah menjadi barang dan jasa, jika ini tidak melanggar aturan ini lebih aman," jelasnya.
"Artinya apa? Artinya belanja pegawai kita dari 45 persen tinggal sekitar 27 persen, artinya clear tidak menganggu status temen-temen PPPK Paruh Waktu maupun PPPK Full Waktu," sambung Didit Srigusjaya.
Didit pun meminta doa dari seluruh masyarakat agar usulan tersebut dapat diterima, sehingga penerapan aturan dimaksud tidak merugikan PPPK.
"Solusi ini insyaallah akan kami tawarkan kepada Kemendagri , mudah-mudahan solusi ini bermanfaat bukan hanya kepada Bangka Belitung, tapi seluruh Indonesia," pungkasnya.
(Jk)
Berita
Post
PPPK Paruh Waktu Babel Diprediksi Aman Meski UU HKPD Mulai Diberlakukan 2027