PANGKALPINANG,BERITACMM.COM -- Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan kerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dipastikan akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) untuk tahun 2026 ini.
Namun, apakah THR ini juga akan diberikan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu?
Menjawab hal ini, Kepala Bidang Perbendarahan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Bangka Belitung, Mimi Femiyanti, belum dapat memastikan hal tersebut.
Pasalnya, kata Mimi, hingga saat ini Pemprov Babel masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberian THR kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penenerima tunjangan tahun 2026.
Ia menjelaskan, selama PP tersebut belum diterbitkan, pemerintah daerah belum memiliki dasar hukum untuk menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) maupun petunjuk teknis (juknis) pencairan THR yang bersumber dari APBD.
"Kalo PPPK kita melihat PP-nya itu lah nanti, PPPK itu seperti apa, apakah dia dapat full, apakah dapat separuh, kita juga gak tau," ungkap Mimi, ketika diwawancarai Jumat (06/03/2025).
Sebagaimana diketahui, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif mengatakan bahwa memang hingga saat ini belum ada regulasi yang mewajibkan instansi membayar THR PPPK Paruh Waktu.
Namun, menurut Zudan, PPPK paruh waktu bisa mendapatkan THR bila pemda memiliki anggarannya.
"Kalau ditanya PPPK paruh waktu mendapatkan THR lebaran? Jawabannya semua tergantung ketersediaan anggaran di instansinya," kata Zudan, Kamis (05/03/2026), seperti dikutip dari Klik Pendidikan.
Kembali ke THR ASN dan P3K Pemprov Babel, Mimi juga belum bisa memastikan berapa besaran THR yang akan disalurkan nanti.
"Belum ada besarannya, hanya gambaran untuk gaji PNS dan PPPK itu Rp 33 Miliar, kalo TPP ada di Rp 18 Miliar perbulan, kalo acuan seperti itu, lebih kurang ya seperti itu," ungkap Mimi.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) hingga kini belum dapat memproses pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan kerjanya.
Pasalnya, Pemprov Babel masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberian THR kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penenerima tunjangan tahun 2026.
Demikian hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Perbendarahan Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Provinsi Bangka Belitung, Mimi Femiyanti, ketika diwawancarai pada Jumat (06/03/2026).
"Sampai dengan sore ini, memang PP belum terbit, karna PP itu mengatur belanja yang melalui APBD tadi sehingga kalo itu belum keluar belum bisa membuat Pergub-nya atau juknisnya di daerah," kata Mimi.
Pihaknya juga mengakui telah berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menanyakan kepastian terbitnya PP tersebut. Namun hingga kini, pemerintah pusat juga belum memberikan kepastian.
Lebih lanjut, Mimi juga berharap PP terkait pemberian THR 2026 tersebut dapat segera diterima oleh pemerintah daerah agar proses penyusunan aturan turunan dan pencairan THR dapat segera dilakukan.
(JK)
Berita
Post
PPPK Paruh Waktu Bakal Dapat THR 2026 Gak? Ini Jawaban Bakeuda Babel