PANGKALPINANG,BERITACMM.COM — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan pemberantasan total praktik tambang ilegal termasuk pembrantasan penyelundupan timah di Bangka Belitung yang telah merugikan negara.
Instruksi tegas tersebut disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dalam pidatonya, Presiden menyoroti keberadaan sekitar 1.000 tambang ilegal di berbagai daerah. Ia mempertanyakan lemahnya pengawasan serta meminta jajaran TNI dan Polri tidak membiarkan praktik pertambangan ilegal terus berlangsung.
"Usut! Masa 1.000 tambang, pejabat TNI dan pejabat Polri tidak tahu? Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan kalau mereka-mereka tidak bisa menertibkan ini?,” kata Presiden Prabowo.
Prabowo menegaskan, penertiban tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan. Ia meminta para pimpinan berani mengambil tindakan terhadap anak buahnya sendiri apabila terbukti terlibat atau membiarkan pelanggaran.
"Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih, anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan," ujarnya.
Tak hanya tambang ilegal, Presiden juga menyoroti persoalan penyelundupan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Ia secara khusus meminta Menteri Keuangan menertibkan jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta memperketat pengawasan di wilayah rawan penyelundupan.
"Menteri Keuangan, usut Bea Cukai juga! Batam lah! Tugasmu menjaga itu penyelundupan, kenapa masih banyak penyelundupan di situ?" ujar Presiden.
Sorotan Presiden terhadap tambang ilegal dan penyelundupan ini menjadi perhatian penting bagi daerah penghasil timah seperti Bangka Belitung, yang selama ini menghadapi persoalan aktivitas pertambangan ilegal serta dugaan praktik penyelundupan komoditas timah.
Presiden menegaskan bahwa masyarakat saat ini semakin kritis dan tidak lagi mudah menerima praktik ketidakadilan maupun penyelewengan. Menurutnya, keterbukaan informasi membuat masyarakat dari berbagai lapisan semakin mampu mengawasi jalannya pemerintahan.
"Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan. Tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pintar. Bahkan masyarakat di lapisan terbawah sudah punya gadget semua," katanya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa pemerintah dituntut semakin serius dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap praktik ilegal yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat.
(JK)