Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Ekonomi Bisnis Post

Professor Sudarsono Soepomo Yakin Perhitungan Kerugian Negara Rp 300 T di Kasus Timah Telah Keliru!

PANGKALPINANG,BERITACMM.COM

Tata cara perhitungan kerugian negara hingga metode dalam kasus timah yang mencapai Rp 300 Triliun, mulai diragukan oleh sejumlah akademisi, salah satunya oleh Guru Besar bidang ekonomi, kehutanan dan lingkungan IPB, Professor Sudarsono Soepomo.

Menurut Prof Sudarsono, keraguan muncul ketika perhitungan kerugian dikaitkan dengan biaya pemulihan dan ditambah adanya kata-kata memulihkan setelah pernyataan pertama, sehingga hal itu seperti dihitung dua kali.

"Hasil perhitungan bukan sedikit meragukan, sangat meyakinkan salahnya. Saya yakin sekali bahwa itu salah," tegas Guru Besar IPB ini, ketika diwawancarai usai menjadi narasumber dalam acara Diskusi Panel dampak perhitungan kerugian negara bagi perekonomian Bangka Belitung, di Pangkalpinang, Sabtu (21/12/2024).

Jikalau pun perhitungan kerugian itu benar, lanjut dia, negara-lah (IUP-red) yang harus bertanggung jawab bukan pihak lain. 

"Pertanyaan saya yang bertanggung jawab siapa? Kalo di wilayah izin yang tanggung jawab itu ya negara, gak bisa lain. Kalo namanya nambang ya begitu, emangnya tambang lain gak ada kerusakan lingkungan? coba aja itung, kalo itungannya seperti itu bisa ratusan triliun juga, bangkrut dong semua orang," beber Prof Sudarsono.

Sementara terkait metode perhitungan juga tak lepas dari sorotan tajam Professor Sudarsono Soepomo. Dikatakan dia, seharusnya peta dari hasil tangkap satelit yang digunakan dikaji oleh sejumlah ahli, bukan hanya satu orang saja.

"Metodenya salah itu, ambil contoh ya juga terlalu sedikit dan gak bisa perhitungan kaia itu. biasanya hasilnya masih di panel-panel, dikaji oleh beberapa ahli, akhirnya kesepakatan diantara mereka. Lah ini cuma satu orang yang gak ahli pula, saya katakan gak ahli sama sekali karna gak ngerti konsep yang harus digunakan itu," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, hasil perhitungan yang dilakukan oleh Guru Besar dan ahli lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero Saharjo terkait dugaan korupsi sektor timah memang banyak dipertanyakan.

Keraguan muncul setelah Bambang tidak dapat menunjukkan bukti perhitungan yang rinci dan tidak memisahkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki oleh PT Timah dari IUP lainnya saat bersaksi pada persidangan lanjutan yang digelar pada 15 November lalu.

Salah satu sorotan ditujukan pada penggunaan peta citra satelit (software gratisan) yang dipakai sebagai dasar penelitian dalam menghitung kerugian tersebut. Mengingat cakupan area penelitian yang sangat luas, kualitas citra satelit yang digunakan akan sangat menentukan akurasi perhitungan nilai kerusakan lingkungan dalam kasus ini.

Maka dari itu, lanjut Professor Sudarsono, hasil dari perhitungan kerugian negara ini perlu dikoreksi, bukan malah didiamkan saja.

Sehingga tidak menimbulkan adanya dugaan kejahatan intelektual dalam penentuan kerugian negara sebesar Rp 300 Triliun dalam kasus timah ini.

"Kalo menurut saya barang ini barang salah, menurut saya ya. ketika kita tau barang salah ya di koreksi dong, kalo tidak ada niat untuk mengkoreksi ini sudah kejahatan, sudah tau salah dan orang lain sudah banyak ngomong dimana-mana, dia tidak coba untuk mengkoreksinya dimana letak kesalahannya, kalo dia tidak ada upaya itu, saya sepakat ini ada kejahatan intelektual juga disini," tegasnya lagi.

(Jek)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.