PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Pemerintah Republik Indonesia (RI) dikabarkan akan menerapkan 'Program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Berbasis Kuota' mulai 1 Januari 2025 nanti.
Sebagai informasi, Program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Berbasis Kuota ini adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Kebijakan ini dilakukan dengan cara membatasi jumlah ikan yang dapat ditangkap dalam zona penangkapan ikan tertentu.
Penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota memiliki beberapa tujuan, di antaranya menjaga populasi ikan agar tidak punah, meningkatkan keadilan dan kesejahteraan nelayan, memberikan kesempatan berusaha, pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.
Untuk kuota penangkapan ikan terbagi menjadi tiga, yaitu Kuota untuk pelaku penangkap ikan, Kuota untuk masyarakat lokal atau pesisir laut, Kuota untuk hobi.
Sedangkan, untuk pungutan biaya penangkapan ikan terukur berbasis kuota dilakukan saat kapal melakukan penangkapan dan mendarat di pelabuhan.
Sementara dikonfirmasi mengenai hal ini, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bangka Belitung, Agus Suryadi turut membenarkan bahwa program PTI berbasis kuota akan diterapkan di awal tahun 2025 nanti.
"Penangkapan ikan terukur berbasis kuota akan di berlakukan mulai 1 Januari 2025, karna (sudah-red) mengalami dua kali relaksasi," kata Agus, dikonfirmasi media ini, Rabu (18/12/2024).
Untuk di Babel, lanjut Agus, nantinya ada empat (4) pelabuhan perikanan yang akan dijadikan tempat pungutan yakni P3 Muara Sungai Batu Rusa, Pelabuhan Perikanan Sadai, Pelabuhan Perikanan Dantom, dan Pelabuhan Perikanan Manggar.
"Dan ada dua PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara) di Sungailiat dan Tanjung Pandan yang merupakan UPT KKP," jelasnya.
Selain itu, Agus juga mengakui, bahwa pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan memang masih sangat sulit dilakukan.
Hal ini disebabkan, minimnya keterbatasan sumber anggaran sehingga waktu operasi menjadi terbatas, dan kehadiran UU Cipta Kerja juga dianggap menjadi salah satu 'penghambat' dalam proses pengawasan ini.
"Adanya UU Cipta Kerja yang tadi kewenangan laut 0-12 Mil itu di provinsi tapi perizinan di pusat. Disatu sisi, kalo pusat mengeluarkan izin harusnya (juga-red) mengawasi, tapi kan kita juga yg mengawasinya," tutur dia.
(Jek)
sumber foto : ANTARA/HO-Dokumentasi KKP