PANGKALPINANG,BERITACMM.COM Wacana pembentukan Harga Pokok Minimum (HPM) timah bagi masyarakat penambang mulai menemukan titik terang. Wakil Direktur Utama PT TIMAH Tbk, Harry Budi Sidharta, menyatakan dukungannya terhadap formulasi HPM yang disesuaikan dengan harga timah dunia.
Dukungan itu disampaikannya saat audiensi bersama DPRD Provinsi Bangka Belitung dan perwakilan masyarakat di Ruang Badan Musyawarah, Jumat (20/2/2026).
Skema ini juga dinilai penting agar harga timah di tingkat masyarakat tidak lagi sepenuhnya ditentukan secara internal, melainkan memiliki dasar regulasi yang jelas dan berkeadilan.
"Saat ini kami dengan Kementerian ESDM sedang merumuskan, patokan nilai imbal usaha pertambangan. Jadi kita lagi minta dasarnya kepada ESDM agar ini menjadi aturan baku, apabila timah dunia naik maka akan naik juga," ujar Harry Budi Sidharta.
Ia menegaskan, percepatan regulasi HPM menjadi kebutuhan mendesak agar mekanisme harga memiliki formula yang transparan dan berpihak pada keadilan.
"Jadi untuk berkeadilan, maka harus ada formulasinya. Selama ini untuk harga memang dari internal kami, makanya kami minta dari pemerintah hadir agar fair," tuturnya.
Selain membahas HPM, Harry juga menyinggung peran Satuan Tugas (Satgas) dalam penertiban tambang di Bangka Belitung. Ia menekankan bahwa Satgas bukan bagian langsung dari perusahaan, meski terdapat koordinasi dalam pelaksanaan tugas di lapangan, khususnya pada wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan.
"Untuk Satgas bukan bagian langsung dari PT Timah, namun memang bekerjsama berkomunikasi dengan . Jadi Satgas memang ditugaskan, untuk menertibkan tambang di Bangka Belitung. Jadi kalau tambang di iup timah maka diarahkan dijual ke timah, kalau yang ilegal di hutan lindung dan produksi memang wilayahnya di Satgas," ucapnya.
Di sisi lain, perusahaan juga membuka opsi evaluasi terhadap mitra guna memastikan kebijakan yang dirumuskan benar-benar dirasakan hingga ke tingkat bawah.
"Memang selama ini, kami berhubungan dengan mitra. Pengawasan kita memang sampai ke mitra, untuk kebawah lagi itu jadi evaluasi kami bentuk intervensi PT Timah seperti apa," ungkapnya.
Dengan dukungan terhadap HPM berbasis harga global dan dorongan regulasi yang melibatkan pemerintah, skema tata niaga timah di Bangka Belitung diharapkan bergerak menuju sistem yang lebih transparan dan berkeadilan bagi masyarakat penambang.
(JK)
Ekonomi Bisnis
Post
PT Timah Dukung HPM Berbasis Harga Dunia, Wadirut : Pemerintah Harus Hadir Agar Fair