PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Kabar adanya indikasi pungutan 'Uang Bendera' kepada setiap penambang timah yang ingin bekerja di wilayah Bahar, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, atau lebih tepatnya di Penambangan wilayah Laut Sukadamai (DU 1546) kembali mencuat.
Berdasarkan informasi yang diterima Media Berita CMM, bahwa nominal pungutan yang yang diambil dari para penambang di wilayah Bahar tersebut mencapai Rp 5 juta per Ponton Isap Produksi (PIP).
Guna memastikan kebenaran dari informasi yang diterima ini, Media Berita CMM mencoba melakukan konfirmasi kepada Division Head Area Bangka Selatan PT Timah Tbk, Sigit Prabowo, melalui aplikasi perpesanan pada Senin (12/05/2025).
Dalam hal ini, Sigit Prabowo menegaskan, bahwa PT Timah tidak mengetahui perihal adanya indikasi 'Uang Bendera' bagi para penambang yang ingin bekerja di wilayah Bahar, atau lebih tepatnya di Penambangan wilayah Laut Sukadamai (DU 1546) tersebut.
Dirinya juga meminta Media Berita CMM untuk mengkonfirmasi hal ini kepada salah satu mitra yang turut bekerja di wilayah dimaksud yakni CV. Victoria Bintang Selatan (VBS).
"Saya dak (tidak-red) tahu perihal itu, karena PT Timah dak ikut campur perihal seperti itu. Kalo PT Timah jelas ada dana CSR," tegas Sigit.
"Mgkn (mungkin-red) bisa dikonfirmasikan langsung ke Pak Aming (Direktur CV.VBS) nya ok," tambah Division Head Area Bangka Selatan PT Timah Tbk ini.
Ketika ditanyai lebih jauh mengenai peran Aming dalam aktivitas pertambangan di wilayah Bahar, Sigit menjelaskan bahwa Aming ikut bekerja di wilayah tersebut bersama CV lainnya.
Kendati demikian, dirinya tak menampik bahwa saat di wilayah Bahar banyak aktivitas pertambangan ilegal yang terlibat, lantaran hasil biji timah yang diperoleh sangatlah menjanjikan.
"Setahu ku waktu di Baher dak ada koordinator. Waktu itu ramai kerja di Baher karena menghasilkan, termasuk illegal juga banyak kerja di situ. Aming dan CV lainnya sama-sama kerja di Baher waktu tu," jelas Sigit.
"Saran biar netral, bisa tanyakan ke masyarakat Baher siape bae yg begawe di situ," pungkasnya.
Sementara itu, Direktur CV.VBS, Herman Susanto atau sering disapa Aming menegaskan, bahwa PT Timah memang tidak ada kaitannya dengan iuran bagi para penambang yang bekerja di wilayah Bahar, dan hanya mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) saja.
"Jadi memang PT Timah tidak terlibat dalam hal itu, cuma pengeluaran SPK, PT Timah tidak perlu dibawa-bawa dalam hal itu. Kedua, yang kami lakukan di Bahar itu dasarnya sosialisasi dan persetujuan masyarakat, kemudian ada gak bukti-buktinya? Buktinya lengkap. kalo pun mau saya kirimin dari perjanjian masyarakat nelayan dan segala macem," jelas Aming, ketika dikonfirmasi Berita CMM melalui telepon seluler, Senin (12/05/2025).
Aming bercerita, bahwa adanya iuran uang masuk bagi para penambang yang ingin bekerja atau dikenal dengan istilah 'Uang Bendera' bermula setelah adanya perjanjian dengan masyarakat Bagger khususnya nelayan sungkur yang diwakili oleh beberapa pihak terkait aktivitas pertambangan di wilayah Bahar atau lebih tepatnya di Penambangan wilayah Laut Sukadamai (DU 1546).
Dari hasil pertemuan yang dilakukan itu, lanjut Aming, ada beberapa permintaan yang diajukan oleh para nelayan, salah satunya kapal kecil dan mesin tempel.
"Terus apa permintaannya? Awalnya minta kapal kecil itu dengan mesin tempel estimasinya Rp 4 juta sampai Rp 5 juta setelah kita hitung, saya butuh ngeluar dana Rp 250 juta lah kurang lebih," beber dia.
"Lalu solusinya kami diskusi saat itu, diskusi dengan para penambang, penambang bilang kalo kita bisa masuk Bahar kami siap untuk bantu uang bendera, bahasanya begitu," sambung Direktur CV.VBS ini.
Kendati begitu, Aming mengklaim, tidak ada paksaan kepada para penambang untuk membayar 'uang bendera' tersebut.
Selain itu, dirinya juga tak menampik jikalau semulanya sempat mematok harga Rp 5 juta per PIP. Meskipun saat aktivitas pertambangan sudah berjalan, lanjut dia, ada sejumlah penambang yang tak ingin membayar.
"Nah tapi uang itu diminta itu Pak, kita gak pernah maksa yang sanggup ngangsur- ngangsur, ada yang bayar 5 kali, ada yang bayar 10 kali, ada yang dibayar langsung kontan gitu kan, lah (sudah-red) dapat itu kami serahkan, estimasi yang kami ambil itu kurang lebih Rp 250 juta," jelasnya.
Lebih lanjut, Aming mengaku, bahwa uang 'kompensasi' tersebut juga telah diserahkan kepada masyarakat nelayan dalam beberapa tahap. Bahkan, dirinya mengaku telah mempublikasikan setiap momen pemberian 'kompensasi' tersebut.
"Setiap pemberian uang kompensasi Pak itu saya foto di media, Bapak boleh cek, semuanya terang benderang kok, jadi uang itu diberikan itu pasti di foto oleh media, karna saya gak mau jadi fitnah, kan barang ini akhirnya jadi liar kemana-mana," ucapnya.
"Terus kalo saya disitu gak disetujiin warga Pak, sudah dibakar itu Pak, artinya sudah disetujui warga dan surat perjanjiannya ada di saya semua, bahkan pembayaran kompensasi kami ngedeketin hampir setengah miliar (Rp 500 juta) dan di publikasi loh Pak, bukan diem-diem," tukas Aming.
(JK)
Sumber foto : Antara News / Polres Bangka Selatan dan PT Timah Tbk melakukan penertiban terhadap aktivitas penambangan bijih timah tanpa mengantongi SPK, Jumat (15/3/24) lalu.