PANGKALPINANG, BERITACMM.COM – PT Timah Tbk menyambut baik aspirasi pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terkait usulan perubahan sejumlah zona tambang. Namun, perusahaan berharap setiap perubahan dilakukan melalui kajian mendalam agar tidak menimbulkan persoalan baru, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan maupun perikanan.
Direktur Operasi & Komersial PT Timah Tbk, Hendy Geniardi, mengatakan harmonisasi antara kepentingan penambang dan nelayan menjadi hal penting dalam pembahasan perubahan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
Hal itu disampaikannya saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pansus RZWP3K DPRD Babel dan perwakilan pemerintah daerah se-Babel, Kamis (19/11/2026).
"Terkait dengan aspirasi dari masyarakat yang muncul saat ini, kami juga ingin merespon dengan baik namun tentunya berkaitan dengan nanti ada perubahan ini perlu ada pengkajian yang mendalam, kami berharap ada harmonisasi, karena pada ujungnya PT Timah juga untuk masyarakat," katanya.
Hendy menegaskan, PT Timah tidak ingin aktivitas pertambangan mengganggu mata pencaharian nelayan. Ia mencontohkan rencana kegiatan eksplorasi di Laut Beriga, yang memiliki luas IUP sekitar 5.000 hektare. Dari luasan tersebut, hanya sekitar 7-10 persen yang direncanakan untuk kegiatan eksplorasi pertambangan.
"Jadi kami juga tidak ingin menganggu aktivitas dari para nelayan. Jadi, kalo nanti ada harmonisasi di lapangan atau mungkin kami memberikan mayoriti kepada masyarakat Beriga untuk menambang disana, karna pada ujungnya ini untuk kesejahteraan masyarakat," tutur dia.
Menurutnya, keberadaan Pansus RZWP3K diharapkan menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai kepentingan sehingga pemanfaatan wilayah laut dapat dilakukan secara bersama-sama.
"Jadi harapan kami tentunya dengan adanya pansus ini ada satu celah kita saling berkolaborasi memanfaatkan bersama. Karna sebagaimana secara legalitas kami juga mendapatkan izin dari kementerian dan sekitar Rp32,1 miliar sudah kami keluarkan untuk membayar PNBP kepada IUP-IUP yang ada di wilayah kita," terang Hendy.
Ia juga mengingatkan bahwa perubahan zona perlu mempertimbangkan aspek legalitas dan biaya yang telah dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh izin pertambangan.
"Izin sudah dikeluarkan, dana sudah dikeluarkan, kemudian ternyata tidak bisa dilakukan (penambangan-redK ini juga akan bermasalah buat kita semua, jadi kalo ada dasar aturan sehingga ada perubahan-perubahan, meskipun kami juga ingin aspirasi dari yang bukan penambang juga kita berdiskusi gitu," sambungnya.
Hendy menambahkan, dengan terbatasnya luasan wilayah yang direncanakan untuk eksplorasi, ia berharap hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan perubahan zona. Di sisi lain, pengawasan terhadap aktivitas penambangan juga perlu dilakukan agar tidak melampaui wilayah yang telah ditetapkan.
"Itu juga waktunya mungkin tidak terlalu lama (eksplorasi-red) bisa paling lama 5 tahun, karena kalau sudah cadangannya (timah-red) habis, ngapain kami di situ lagi. mungkin kalau misalnya ada penghapusan (IUP-red) juga akan lebih enak. Ini mungkin menurut kami ini perlu ada sinkronisasi kolaborasi bersama, tidak saling mengakui bahwa ini harus zona tambang atau zona nelayan," jelasnya lagi.
Ia berharap pembahasan melalui Pansus dapat menghasilkan kesepahaman antara masyarakat yang berprofesi sebagai penambang maupun nelayan. Dengan begitu, kepentingan kedua kelompok dapat terakomodasi tanpa harus saling mengesampingkan.
"Tetapi juga mari kita bersama-sama ujungnya yang melakukan juga penambangan ini juga untuk masyarakat juga, jadi menghargai yang senang menambang, menghargai yang senang nelayan, jadi sama-sama sudah menghargai. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan ini dan berikutnya Pansus ini memberikan manfaat yang besar bagi seluruh masyarakat, yang tentunya juga buat PT Timah juga yang mewakili atas nama negara," pungkasnya.
(JK)