Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Ranperda IPR Dipastikan Masuk Skala Prioritas Prolegda DPRD Babel

Dipastikan Masuk dalam Skala Prioritas Prolegda Bangka Belitung Tahun 2026

Perda IPR Dipastikan Masuk dalam Skala Prioritas Prolegda Bangka Belitung Tahun 2026

PANGKALPINANG,BERITACMM.COM

Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) telah masuk dalam Prolegda (Program Legislasi Daerah) DPRD Babel untuk tahun 2026.

Kendati begitu, kata Didit, Ranperda IPR ini belum masuk ke DPRD Babel, dan belum bisa dibahas saat ini.

"Rancangan Perda-nya masih berada di eksekutif dalam hal ini masih di dinas ESDM, nanti insyaallah jika disampaikan bulan Januari (2026-red) maka segera kita bahas, karna sudah masuk skala prioritas Prolegda DPRD Provinsi Babel," ungkapnya, Senin (08/12/2025).

"Jadi kami menunggu rancangan Perda terkait IPR itu dari saudara Gubernur, sampai sekrang belum ada di DPRD Babel, gimana mau bahas," tegas Didit.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terus mengebut pembuatan Peraturan Daerah (Perda) yang akan menjadi payung hukum dalam pemanfaatan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Negeri Serumpun Sebalai ini.

Terbaru, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dimaksud diketahui telah selesai dibahas ditingkat eksekutif meskipun belum sempurna dan akan segera disampaikan kepada pihak legislatif dalam waktu dekat ini.

Demikian hal itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Hukum Pemprov Babel, Andi Namandang, saat diwawancarai media ini, Jumat (24/10/2025).

ΓÇ¥Kami akan segera menyampaikan (Ranperda-red) dalam waktu dekat. Rancangan itu sifatnya kan masih rancangan, belum final, dan memang masih banyak butuh perbaikan sana sini karna mengingat dikerjakan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatkan,ΓÇ¥ ungkap Andi.

ΓÇ¥Kita upayakan yang terbaik untuk masyarakat agar mereka bisa dapat manfaatnya dari situ. InsyaAllah senin (penyerahan Ranperda-red), kami sudah siapkan suratnya mudah-mudahan kalo hari ini suratnya ditandatangani beliau (Gubernur Babel-red), senin kita segera sampaikan ke dewan,ΓÇ¥ tambahnya.

Meski kehadiran Perda WPR ini mungkin tak bisa mengakomodir keinginan seluruh pihak. Namun, ia berharap, kehadiran Perda tersebut dapat menjadi payung hukum bagi penambang rakyat agar merasa ΓÇÿsafetyΓÇÖ nantinya dalam melaksanakan aktivitas pertambangan di sejumlah titik yang telah masuk dalam WPR.

ΓÇ¥Mungkin ini tidak bisa menjadi pemuas keseluruh pihak, paling tidak pemerintah provinsi sudah berupaya semaksimal mungkin agar masyarakat yang masih menggantungkan finansialnya ke sektor tambang itu bisa terakomodir dengan baik, bisa melaksanakan aktivitas,ΓÇ¥ pungkasnya.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.