PANGKALPINANG, BERITACMM.COM -- Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang mengagendakan penyampaian tentang usul pendapat DPRD terhadap pemberhentian Wakil Gubernur Babel ditunda.
Rapat tersebut diskors lantaran jumlah anggota DPRD yang hadir tidak memenuhi kuorum. Dari total 45 anggota DPRD Babel, hanya 17 orang yang hadir dalam rapat paripurna tersebut.
Pimpinan rapat, Eddy Iskandar, mengatakan rapat baru dapat dinyatakan kuorum apabila dihadiri minimal 34 anggota DPRD.
"Sidang ini diskors untuk dijadwalkan di paripurna selanjutnya," kata Eddy.
Dengan tidak terpenuhinya kuorum, agenda penyampaian pendapat DPRD tersebut akan kembali dijadwalkan dalam rapat paripurna berikutnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menegaskan bahwa tahapan terkait pemberhentian Wakil Gubernur masih panjang. Menurutnya, agenda yang dibahas saat ini bukan berarti DPRD langsung mengusulkan pemberhentian Wagub.
Ia menjelaskan, DPRD masih meminta pendapat pemerintah daerah mengenai posisi Wakil Gubernur dari sisi pemerintahan. Sementara dari sisi konstitusi, DPRD masih menunggu keputusan hakim.
"Ini bukan pengusulan pemberhenti, tapi mekanismenya masih panjang. Minta pendapat dari pemerintah daerah seperti apa posisi wagub secara pemerintahan. Kalo secara konstitusi sudah jelas kita menunggu dari pada keputusan hakim," kata Didit.
Didit mengatakan hak menyatakan pendapat merupakan hak anggota DPRD yang telah diatur dalam undang-undang maupun tata tertib DPRD. Karena itu, setiap fraksi memiliki kewenangan untuk menentukan sikapnya terhadap agenda tersebut.
"Artinya ini diperbolehkan hak menyatakan pendapat apakah disetujui atau tidak di setuju oleh fraksi, itu adalah wewenang fraksi masing-masing. DPRD punya kewajiban sendiri untuk mengawasi berjalannya pemda," tegasnya.
Ia juga menghargai sejumlah fraksi yang belum dapat menghadiri rapat paripurna tersebut.
"Maka kita juga menghargai hak fraksi-fraksi yang mungkin hari ini belum bisa hadir dalam sidang paripurna, itu harus kita hargai dong," tegas Didit.
"Tapi sudah ada hadir Fraksi PDI, Golkar, PKS, Demokrat, Nasdem hadir juga, artinya kita tidak bisa intervensi pendapat fraksi masing-masing hanya mekanismenya belum bejalan," sambungnya.
Bukan Pemakzulan
Didit juga meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat mengenai agenda DPRD yang disebut berkaitan dengan keinginan memberhentikan Wakil Gubernur Babel.
Ia menegaskan, agenda tersebut bukan pemakzulan. Menurutnya, terdapat kesalahan nomenklatur dalam pengetikan jadwal rapat sehingga menimbulkan persepsi berbeda.
"Saya luruskan ini bukan pemakzulan, memang ada salah nomenklatur dalam pengetikan jadwal, kita akui salah, tapi ini menyampaikan hak pendapat tentang situasi kondisi saat ini terhadap keberadaan posisi Wakil Gubernur seperti apa, itu saja," pungkasnya.
Rapat selanjutnya akan dijadwalkan kembali sesuai mekanisme dan ketentuan tata tertib DPRD Babel.
(JK)