Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Raperda APBD 2027 dan Perlindungan Perempuan Disahkan, Hidayat Arsani: Anggaran Harus untuk Rakyat

PANGKALPINANG, BERITACMM.COM — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama DPRD Kepulauan Bangka Belitung resmi menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis, yakni APBD Tahun Anggaran 2027 serta Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Pengesahan ini menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan daerah sekaligus penguatan perlindungan hak perempuan di Bangka Belitung.

Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kepulauan Bangka Belitung yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Air Itam, Pangkalpinang, Senin (9/11/2026).

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, yang hadir dalam rapat tersebut menegaskan bahwa pengesahan APBD 2027 harus menjadi momentum untuk memastikan kebijakan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, APBD bukan sekadar dokumen perencanaan keuangan daerah, melainkan instrumen penting untuk mendorong pembangunan yang terukur, transparan, dan akuntabel. Sejumlah sektor prioritas yang menjadi perhatian meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 telah kita sahkan bersama. Mari kita jadikan ini momentum untuk terus bekerja demi kesejahteraan rakyat. Sesuai pantun tadi: 'Untuk rakyat, demi rakyat'. Tanpa rakyat, kita tidak ada di sini, dan mari kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan bersama," ujar Gubernur Hidayat Arsani.

Selain pengesahan APBD, Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan juga mendapat persetujuan dalam rapat paripurna tersebut.

Regulasi ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam menjamin pemenuhan hak perempuan, memperluas kesempatan ekonomi, serta memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan maupun diskriminasi terhadap perempuan di Bangka Belitung.

"Kami berharap pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan ini dapat diwujudkan dalam suasana yang baik dan amanah. Kebijakan daerah harus berpihak kepada keadilan sosial, kemajuan, serta perlindungan nyata bagi kaum perempuan," tegasnya.

Sementara itu, satu Raperda lainnya, yakni Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), belum disahkan. Rapat paripurna memutuskan untuk menunda pembahasannya guna pendalaman lebih lanjut.

Penundaan tersebut berkaitan dengan perlunya penyelarasan sejumlah poin krusial agar pengaturan pemanfaatan ruang laut dapat mengakomodasi kepentingan pembangunan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya, dan dihadiri Gubernur Hidayat Arsani, Sekretaris Daerah, jajaran pimpinan perangkat daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pimpinan instansi vertikal dan lembaga daerah.

Melalui pengesahan dua Raperda tersebut, pemerintah daerah dan DPRD diharapkan dapat memastikan kebijakan yang telah disepakati tidak berhenti pada tataran regulasi, tetapi diwujudkan melalui program dan langkah konkret yang memberikan dampak bagi masyarakat Bangka Belitung.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.