Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

RDP Memanas, Biro Hukum Sebut PT GML Langgar Aturan dan Abaikan Hak Masyarakat


PANGKALPINANG, BERITACMM.COM -- Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), PT Gunung Maras Lestari (GML), dan perwakilan masyarakat dari sembilan desa berlangsung panas di Kantor DPRD Babel, Rabu (3/6/2026).

Suasana rapat memuncak ketika Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya meminta penjelasan terkait belum direalisasikannya berbagai kewajiban perusahaan kepada masyarakat, termasuk kebun plasma yang telah lama diperjuangkan warga.

Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Biro Hukum Setda Pemprov Babel, Andi Namandang, menegaskan PT GML telah melanggar ketentuan yang mengatur kewajiban pembangunan kebun plasma bagi masyarakat.

"Jadi saya pikir beberapa bulan terakhir ini kita hanya sibuk mengurusi PT GML saja. Jadi kalo kita mau bicara soal aturan pak ketua udah lewat kita, karna kenapa pak ketua? perusahaan ini sampai dengan hari ini tidak mematuhi aturannya. Aturan ini disebutkan 20 persen (kebun plasma-red) itu minimal pak ketua, dan itu sudah harus dilaksanakan sejak tahun 94 (sejak izin dikeluarkan-red)," tegas Andi yang disambut tepuk tangan peserta rapat.

Menurut Andi, persoalan tersebut tidak lagi semata-mata menyangkut aspek administrasi atau regulasi, melainkan telah menimbulkan dampak sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kemana management ini? ini masyarakat sudah sangat dirugikan kalo seperti ini, saya pikir ini mensrea-nya sudah ada, niat jahat dari perusahaan untuk tidak melaksanakan kewajibannya sudah ada, jadi kita tidak lagi bicara soal masalah aturan seperti disampaikan Pak Kabid (DPKP Babel-red), ini dampak sosial yang harus diselesaikan," katanya.

Tak hanya soal plasma, Andi juga menyoroti persoalan Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) yang kembali mencuat dalam rapat setelah disampaikan oleh salah satu masyarakat yang hadir.

Bahkan, ia meminta PT GML membuktikan jika seluruh kewajiban pembayaran GRTT memang telah dituntaskan kepada masyarakat terdampak.

"Jangan-jangan dari luasan HGU yang dikuasai oleh PT GML ini belum semuanya diselesaikan ganti ruginya, dan untuk hal ini saya pikir PT GML wajib menunjukkan seluruh buktinya kalo memang seluruh GRTT sudah dilaksanakan, kalo tidak PT GML wajib untuk melaksanakan itu karna hutangnya sudah puluhan tahun, mensrea-nya sudah ada," cetusnya.

Andi juga mengingatkan organisasi perangkat daerah terkait agar lebih serius menjalankan fungsi pengawasan terhadap kewajiban perusahaan.

"Jadi saya minta rekan di dinas jangan masuk angin, laksanakan kewajiban sesuai tupoksi, management PT GML juga bisa memperbaiki diri apa yang selama ini tidak dilaksanakan rubah lah, jangan rugikan masyarakat kami," pungkasnya.

Pernyataan tersebut pun langsung mendapat tanggapan dari Tim Legal PT GML, Rusdi. Ia menolak anggapan bahwa perusahaan memiliki niat jahat sebagaimana disampaikan pihak Biro Hukum.

"Kita bicara hukum, bahwasanya mensrea itu tidak terjadi pak kecuali RDP tidak ada, dan ketika kami diundang kami tidak datang itu namanya mensrea pak," katanya.

Rusdi juga mengajak seluruh pihak untuk tetap tenang dan fokus mencari solusi atas persoalan yang terjadi.

"Kita gak usah panas-panas pak, kita bismilah saja, kalo bisa adem kenapa kita harus panas pak," ujarnya.

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya memberikan reaksi atas pernyataan dari Team Legal PT GML. Menurut Didit, masyarakat yang hadir bukan sedang emosi, melainkan sudah lama menahan kekecewaan karena hak-haknya belum terpenuhi.

"Masyarakat ini pak bukan emosi, sudah kesel, artinya mereka datang kesini hal yang baik, dari pada mereka ramai-ramai datang kesana (PT GML), kita luruskan mereka gak emosi," katanya.

"Mereka merasa terjajah dengan perusahaan yang selama ini berjanji-berjanji, mereka gak emosi, seharusnya yang emosi saya pak, saya capek urus namanya GML, tapi saya menahan diri," tegasnya.

Menurut Didit, wajar jika masyarakat memilih mengadu ke DPRD karena lembaga legislatif memiliki kewajiban memperjuangkan hak-hak rakyat.

"Mereka gak emosi Pak mereka hanya menuntut hak-hak mereka selama ini yang oleh PT GML selalu dibohongi, itu saja," tegas Didit lagi.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.