Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Realisasi PAD Bangka Belitung Sentuh Angka 92,43 persen, Bakuda Optimis Capai Target


PANGKALPINANG,BERITACMM.COM

Upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dalam memaksimalkan pendapatan daerah menunjukkan hasil positif. Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Babel mencatat realisasi Pajak Asli Daerah (PAD) telah mencapai 92,43 persen atau Rp 622,104 miliar dari target Rp 673,053 miliar.

"Perolehan pajak kita hari ini hampir memenuhi target, dari Rp 673,053 miliar sudah terealisasi Rp 622,104 miliar atau 92,43%. Semoga waktu satu bulan di Desember ini target kita terealisasi sampai 100%," kata Kepala Bakuda Babel, M. Haris AR AP kepada media di Pangkalpinang, Rabu.

Realisasi pajak daerah tersebut berasal dari sejumlah sektor strategis, mulai dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (BBKB), pajak air permukaan (PAP), pajak rokok, pajak alat berat (PAB), hingga opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).

Beberapa sektor bahkan sudah melampaui target. Realisasi PKB tercatat Rp 170,476 miliar atau 95,62 persen, BBNKB Rp 74,846 miliar atau 97,13 persen, dan BBKB Rp 246,526 miliar atau 94,16 persen. Sementara itu, PAP sudah mencapai Rp 11,826 miliar atau 105,17 persen dan PAB menembus Rp 968,388 juta atau 124,27 persen.

Di sisi lain, pajak rokok masih berada di angka Rp 102,553 miliar atau 81,96 persen, dan opsen MBLB baru terealisasi Rp 14,905 miliar atau 79,53 persen.

"Untuk opsen dari pajak MBLB ini menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota. Pemerintah provinsi (Pemprov) hanya dapat limpahan 25% saja," terang Haris.

Ia menjelaskan bahwa kolaborasi antara Pemprov Babel dan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci optimalisasi penerimaan pajak. Khusus PKB dan BBNKB, mekanisme pemungutan di tingkat kabupaten/kota dianggap mampu memberikan data lebih akurat karena dilakukan langsung ke rumah warga.

Begitu pula pada sektor galian MBLB yang melibatkan kewenangan bersama. "Begitu juga galian MBLB ini harus saling berkolaborasi karena untuk PAP dan PAB menjadi kewenangan Provinsi, misalkan jika saat perusahaan menggali pasir itu kewajiban memungut menjadi kabupaten kota, tapi saat menggali pasir itu diangkat menggunakan alat berat itu yang memungut pajaknya Provinsi karena masuk PAB," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa aktivitas pencucian pasir juga berada di bawah pemungutan Provinsi karena berkaitan dengan PAP. Dengan demikian, koordinasi antara dua level pemerintahan menjadi sangat penting.

"Jadi ketika MBLB ditagih kabupaten kota, harus bersamaan dengan Provinsi. Kita harap pemahaman ini bisa dilaksanakan agar pendapatan pajak di Bangka Belitung bisa meningkat. Apalagi jika opsen PKB kabupaten kota membantu Provinsi maka peningkatan opsen akan jauh lebih meningkat," tutup Haris.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.