PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Rektor Universitas Bangka Belitung (UBB) Profesor Ibrahim ikut memberikan pandangannya atas rendahnya partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pilkada 2024 di beberapa wilayah, termasuk Bangka Belitung.
Sebagaimana diketahui, merujuk dari data hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Bangka Belitung, yang menunjukkan persentase pemilih di Bangka Belitung hanya berada di angka sekitar 60 persen.
Meski data tersebut merupakan hasil pengawasan sementara dan harus menunggu hasil resmi rekapitulasi berjenjang yang dilaksanakan jajaran KPU, Bawaslu memiliki persentase jumlah pemilih di masing-masing daerah.
Rinciannya, terdiri dari Kabupaten Bangka 52.2 persen, Belitung 73.5 persen, Bangka Selatan 53.0 persen, Bangka Tengah 59.8 persen, Bangka Barat 66 persen, Belitung Timur 74.3 persen dan Pangkalpinang 53.3.
Menurut Profesor Ibrahim, rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada Babel dipengaruhi oleh beberapa faktor krusial.
Pertama, kelesuan ekonomi menyebabkan distrust pada proses elektoral yang cukup akut di kalangan pemilih. Kasus timah telah menyebarkan perluasan berkurangnya aktivitas ekonomi dan memengaruhi gairah politik masyarakat.
Kemudian faktor kedua, yakni perlunya evaluasi mengenai penyerantakkan pada tahun yang sama antara pemilian legislatif (Pileg) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
"Pileg yang penuh euforia dengan variasi kapitalisasinya telah membuat gap dengan Pilkada yang cenderung dianggap berbeda. Jika di Pileg kampanye penuh intrik, distribusi logistik, dan perputaran amplopnya tinggi, tidak sepertinya dengan Pilkada. Akibatnya, banyak pemilih dengan ekspektasi yang sama dengan Pileg memilih tidak datang ke bilik suara. Di berbagai komunitas akar rumput, jamak didengar ΓÇÿlesu, dakde duit eΓÇÖ," ungkap Rektor UBB ini, saat dikonfirmasi awak media, Minggu (1/12/2024).
Untuk faktor nomor ketiga, Profesor Ibrahim menyinggung mengenai kurangnya aura kontestasi kerena sedikitnya jumlah kandidat yang bertarung jika dibandingkan dengan pelaksanaan Pileg, sehingga membuat politik ajakan menjadi berkurang drastis.
"Keempat, kurang bekerja massifnya mesin partai menjadi sebab lain. Partai menyandarkan kampanye sebagian besar pada timses yang dibentuk kandidat. Partai sepertiny kehilangan energi pasca bertarung habis-habisan di Pileg. Akibatnya, dukungan dari partai sebagai magnet elektoral turut berkurang," tuturnya.
Untuk itu, dirinya berharap agar ke depan pihak penyelenggara bisa memikirkan skenario lebih massif untuk melibatkan partai politik, komunitas-komunitas, untuk menjangkau sosialisasi yang lebih luas.
"Jika kandidat tidak mampu menawarkan imajinasi yang sama dengan Pileg, penyelenggara perlu mengkonversinya dengan apresiasi-apresiasi yang rasional dan relevan untuk mendorong pemilih datang," terangnya.
(**)