Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Rentang Target Ngambang, DPRD Babel Menilai TAPD Tak Jelas Menyusun Proyeksi Ekonomi


PANGKALPINANG,BERITACMM.COM

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta memberikan tanggapan terkait pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran mendatang,

Kepada media ini pada Jumat (25/07/2025), Edi menyampaikan keprihatinannya terhadap penetapan target pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam dokumen KUA-PPAS.

Sebagaimana diketahui, dalam dokumen KUA-PPAS yang disampaikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), target pertumbuhan ekonomi daerah dipatok dalam rentang 2,69% hingga 4,46%.

Menurut Edi Nasapta, rentang sebesar ini tidak dapat dibenarkan secara teknokratik maupun administratif, karena tidak mencerminkan kepastian arah kebijakan pembangunan.

ΓÇ£Ini bukan sekadar soal angka. Ini soal arah pembangunan dan tolak ukur keberhasilan. Target segamblang itu, 2,69 sampai 4,46 persen, terlalu longgar. Sulit dievaluasi, membingungkan publik, dan membuka ruang klaim keberhasilan semu,ΓÇ¥ ujarnya usai rapat pembahasan bersama TAPD di DPRD, Jumat (25/07).

Disamping itu, lanjut Edi, DPRD memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap indikator dalam dokumen perencanaan dan penganggaran disusun secara rasional, terukur, dan berbasis data sektoral yang konkret.

Oleh karena itu, TAPDΓÇöyang terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, dan jajaran OPD terkaitΓÇödiminta segera menyampaikan proyeksi sektoral PDRB secara terbuka dan komprehensif, meliputi sektor pertambangan, perdagangan, industri, pertanian, hingga pariwisata.

ΓÇ£Masyarakat menunggu perbaikan ekonomi. Kita tidak bisa menyajikan proyeksi dengan angka mengambang tanpa kejelasan dasar. Ini menyangkut kredibilitas Pemprov, dan kami di DPRD tidak ingin mendiamkan hal yang prinsipil seperti ini,ΓÇ¥ tegas Edi.

Ia juga menambahkan bahwa DPRD mendesak agar rentang target pertumbuhan ekonomi dipersempit secara wajar dan rasional, misalnya maksimal selisih 0,40,5 poin persen, agar bisa menjadi indikator kinerja yang jelas, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan.

ΓÇ£Kalau tidak ada kejelasan, lebih baik ditarik dulu untuk diperbaiki. Kami tidak ingin APBD ke depan dibangun di atas proyeksi makro yang lemah dan tidak profesional,ΓÇ¥ tutupnya.

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.