PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Gubernur Provinsi Bangka Belitung (Babel) Hidayat Arsani mengajak masyarakat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas penolakan terhadap kegiatan pertambangan laut.
Hal tersebut ditegaskan Hidayat Arsani usai menerima berbagai aspirasi dari ratusan masyarakat, yang datang secara langsung ke Kantor Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Senin (21/07/2025).
"Ini kewenangan pusat, saya bilang kita gugat ke PTUN pengadilan. Batalkan surat keputusan ini dan ini lebih afdol, dari panas-panas seperti ini. Apalah arti dari surat Gubernur ini, kalau di PTUN gugat mungkin hakim punya hati nurani kepada rakyatnya agar SK IUP Timah dapat dibatalkan," ujar Hidayat Arsani.
Lebih lanjut, pihaknya memastikan komitmennya untuk ikut memperjuangkan aspirasi masyarakat di Provinsi Bangka Belitung.
"Sah-sah saja, sebagai masyarakat nelayan peduli dan merasa terganggu. Saya Gubernur, batas saya hanya membuat surat ke Kementerian agar dikaji ulang. Tuntutan mereka agar tidak ada kegiatan, sebenarnya mereka tidak perlu ramai-ramai cukup dua orang datang kesini selesai. Kita ini pro rakyat, jadi tidak perlu datang-datang jauh," ungkapnya.
Diketahui dalam aksi damai itu, Hidayat juga telah sepakat menandatangani beberapa tuntutan dari masa yang tergabung dari beberapa desa.
Diberitakan sebelumnya, Ribuan masyarakat yang terdiri dari para nelayan di sejumlah daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar aksi penolakan atas adanya pertambangan laut, berlangsung di Halaman Kantor Pemprov Babel, Senin (21/07/2025).
Diketahui dalam aksi itu, ada tiga (3) poin yang menjadi tuntutan para pendemo, antara lain :
1. mendorong Gubernur untuk meminta DPRD Provinsi Bangka Belitung untuk segera merevisi Perda RZWP3-K/Perda RTRW Terintegrasi dan menetapkan zero tambang laut pada perairan lubuk besar meliputi perairan Batu Beriga, Perairan Tanjung Berikat, serta perairan Pulau Kelasa dan sekitarnya. Wilayah Bangka selatan meliputi laut Toboali, perairan Pongok, Lepar pongok
dan sekitarnya.
2. Menuntut Gubernur Babel menyurati Kementerian Energi Izin Sumberdaya dan Mineral (ESDM) dan melaksanakan moratorium pertambangan timah di pesisir laut Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi stop perpanjangan izin, evaluasi izin existing, dan pemberhentian rencana izin baru.
3.  Mendorong adanya perbaikan dalam tata kelola khususnya mengolah sumber daya alam, melaksanakan penegakan hukum dan restorasi kerusakan pesisir akibat penambangan laut di Kepulauan Bangka Belitung
Sementara, salah satu pendemo sekaligus Korlap dari Desa Batu Beriga, Prasetya Jorgi mengatakan, ada dua hal yang menjadi latar belakang aksi penolakan aktivitas tambang laut ini kembali dilaksanakan.
Pertama, kata Jorgi, tindak lanjut dari audiensi yang sebelumnya dilakukan di Kantor Bupati dan Kantor Gubernur Babel. Dimana kala itu, lanjutnya, Gubernur Babel sepakat menolak tambang laut di desa Batu Beriga dan sepakat mengeluarkan surat rekomendasi sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat.
"Jadi waktu itu yang dilakukan itu cuma satu rekomendasi terkait pencabutan IUP PKKPRL. Waktu itu emang dilaksanakan, bahkan dari Kementerian KKP-nya langsung sendiri datang ke Desa Batu Beriga untuk langsung mengaudit," ucap Jorgi, ketika diwawancarai media ini seusai menggelar aksi.
Kedua, dijelaskan Jorgi, tuntutan untuk merubah Perda RZWP3K, agar kawasan Laut Batu Beriga dapat berubah jadi zona zero mining. Namun terkhusus hal ini, jorgi menilai belum dilaksanakan oleh Gubernur Babel hingga saat ini, walaupun sudah berniat untuk mengeluarkan rekomendasi mengenai hal dimaksud.
"Nah waktu saat audiensi itu, beliau juga ingin ini mengeluarkan surat rekomendasi (perubahan Perda RZWP3K-red) tersebut, tapi sampai hari ini belum juga, itu satu," terangnya.
Hal itu pula yang menjadi salah satu alasan pihaknya melakukan aksi, sehingga sejumlah tuntutan yang belum terpenuhi dapat segera ditindaklanjuti.
"Iya makanya hari ini aksi , terkait tuntutan  yang belum terpenuhi itu terkait perubahan zona rekomendasi ke DPRD Babel terkait perubahan perda RZWP3K itu dari Zona Tambang ke Zero Mining," tegas Jorgi.
(JK)
Berita
Post
Respon Penolakan Tambang Laut, Hidayat Arsani Ajak Masyarakat Gugat ke PTUN