PANGKALPINANG, BERITACMM.COM – Kebocoran pendapatan dari sektor retribusi daerah dinilai dapat menjadi persoalan serius bagi keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Dampaknya bukan hanya menghambat pembangunan, tetapi juga berpotensi memengaruhi kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), hingga kualitas pelayanan publik.
Persoalan tersebut menjadi sorotan anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Rocky Husada. Dia menilai, pemerintah daerah belum maksimal mengoptimalkan berbagai potensi pendapatan, khususnya dari sektor retribusi yang seharusnya menjadi salah satu penopang keuangan daerah.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyebut sejumlah sektor yang perlu mendapat perhatian serius, mulai dari pasar, parkir, persampahan, reklame hingga berbagai jasa pelayanan publik lainnya.
"Retribusi daerah kita sampai hari ini tidak maksimal dan masih banyak kebocoran," tegas Rocky.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh terus dibiarkan. Sebab, setiap potensi pendapatan yang tidak dikelola secara optimal akan mempersempit ruang fiskal pemerintah dalam membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dia menjelaskan, Pangkalpinang tidak memiliki sumber daya alam yang besar seperti sejumlah daerah lainnya. Karena itu, sektor jasa seharusnya menjadi tumpuan utama dalam meningkatkan pendapatan daerah.
"Kota Pangkalpinang ini, jujur saja, harapan pendapatannya hanya dari sektor jasa. Kita tidak punya sumber daya alam yang besar seperti daerah lain. Maka satu-satunya jalan adalah merapikan tata kelola pendapatan jasa itu dengan sungguh-sungguh," ujarnya.
Rocky pun mempertanyakan keseriusan dan ketegasan Wali Kota Pangkalpinang dalam membenahi persoalan tersebut. Menurutnya, komitmen pemerintah harus dibuktikan melalui langkah konkret, bukan sebatas pernyataan.
Dia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemungutan retribusi, penutupan celah kebocoran, penerapan pembayaran digital hingga pemberian sanksi tegas terhadap oknum yang terbukti melakukan penyimpangan.
"Tata kelola pemerintahan Kota Pangkalpinang harus dirapikan. Tidak bisa lagi dikelola dengan cara lama," katanya.
Kebocoran Pendapatan Jangan Sampai Korbankan Kesejahteraan ASN
Selain persoalan pendapatan daerah, Rocky turut menyoroti kesejahteraan ASN, PPPK dan pegawai paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Dia mengingatkan, persoalan kebocoran pendapatan yang berujung pada membesarnya defisit anggaran berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah dalam memenuhi hak-hak pegawai.
Padahal, aparatur pemerintah merupakan bagian penting dalam memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Karena itu, pemerintah dinilai tidak boleh mengabaikan kesejahteraan mereka.
"Bagaimana mungkin kita menuntut pelayanan yang prima, sementara kesejahteraan pegawainya sendiri tidak diperhatikan," ungkapnya.
Rocky menegaskan, kenaikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) maupun gaji bukan sekadar persoalan belas kasihan. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari keadilan dan penghargaan terhadap aparatur yang telah menjalankan tugas pelayanan publik.
Pemerintah, lanjutnya, harus mampu mengatur belanja pegawai secara adil dan terukur tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan serta belanja publik lainnya.
Karena itu, optimalisasi pendapatan daerah menjadi salah satu langkah penting agar pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih memadai untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan aparatur.
APBD 2027 Diminta Jangan Sekadar Habis untuk Program Seremonial
Rocky juga mengingatkan agar penyusunan APBD 2027 benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur melalui narasi program maupun laporan serapan anggaran, tetapi harus terlihat dari hasil pembangunan yang dirasakan langsung.
Dia menilai, infrastruktur dasar dan peningkatan pelayanan publik harus menjadi prioritas dalam pengalokasian anggaran tahun mendatang.
Mulai dari perbaikan jalan rusak, penyediaan penerangan jalan umum (PJU), peningkatan kualitas pendidikan hingga pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat.
"Masyarakat butuh jalan yang mulus, bukan jalan yang berlubang dan ditambal tiap tahun. Masyarakat butuh lampu penerang jalan yang menyala, bukan jalan yang gelap dan rawan kejahatan," ujarnya.
Untuk memastikan anggaran tepat sasaran, Rocky meminta setiap program pembangunan dalam APBD 2027 disusun berdasarkan data yang jelas dan memiliki target terukur.
Pemerintah harus dapat merinci panjang jalan yang akan diperbaiki, lokasi pemasangan PJU, jumlah sekolah yang direhabilitasi hingga fasilitas kesehatan yang menjadi sasaran peningkatan pelayanan.
Dengan perencanaan tersebut, penggunaan anggaran akan lebih mudah diawasi dan dievaluasi, baik oleh DPRD maupun masyarakat.
Tiga Tuntutan untuk Pemkot Pangkalpinang
Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, Rocky menyampaikan tiga tuntutan kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagai langkah pembenahan tata kelola keuangan daerah.
Pertama, meminta Wali Kota melakukan penertiban menyeluruh terhadap pengelolaan retribusi daerah dan menutup kebocoran pendapatan dalam waktu tiga bulan setelah APBD disahkan. Hasil pembenahan tersebut juga harus dilaporkan secara terbuka kepada DPRD.
Kedua, meminta pemerintah memprioritaskan anggaran untuk infrastruktur dasar, meliputi jalan, penerangan jalan umum, pendidikan dan kesehatan. Di samping itu, hak kesejahteraan ASN, PPPK dan pegawai paruh waktu diminta tetap diperhatikan.
Ketiga, seluruh program pembangunan daerah harus disusun berdasarkan data yang valid, memiliki target terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Rocky berharap Pemkot Pangkalpinang tidak mengabaikan berbagai catatan tersebut. Menurutnya, pembenahan tata kelola pendapatan harus berjalan beriringan dengan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.
Dengan begitu, kemampuan keuangan daerah dapat diperkuat, kesejahteraan aparatur tetap diperhatikan, dan pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Pangkalpinang.
(JK)