Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Revisi RTRW Disepakati, IUP PT Timah yang Tak Efektif Bakal Dikembalikan ke Daerah


PANGKALPINANG, BERITACMM.COM -- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, PT Timah, dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Babel sepakat merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Salah satu poin penting yang dibahas dalam forum tersebut adalah pengembalian Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah yang sudah tidak efektif atau telah selesai dieksplorasi kepada pemerintah daerah untuk dimanfaatkan bagi pembangunan.

Kesepakatan tersebut disampaikan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani usai memimpin rapat pembahasan RTRW, IUP, dan kawasan hutan di Ruang Pasir Padi, Rabu (10/6/2026).

"Hasil rapat hari ini, PT Timah, Pemerintah Daerah, Kanwil BPN, sepakat untuk merevisi tata ruang, IUP yang tidak efektif lagi dikembalikan ke daerah masing-masing, supaya daerah bisa membangun," kata Hidayat seusai rapat.

Menurutnya, masih banyak bekas wilayah IUP PT Timah yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah karena memiliki potensi sumber daya lain seperti pasir kuarsa, silika, kaolin, dan komoditas lainnya.

Untuk mempercepat proses tersebut, Hidayat meminta seluruh bupati dan wali kota di Bangka Belitung segera menginventarisasi IUP yang sudah tidak efektif sebelum pembahasan RTRW bersama Komisi II DPR RI.

"Kita sudah ada datanya nanti kita duduk bersama dengan PT Timah, kita bawa ke Komisi II DPR RI, jadi di Komisi II sudah clear, tidak ada keributan lagi, PT Timah sudah mengakui bahwa IUP yang sudah habis Timah sudah habis diserahkan," ungkapnya.

Ia menargetkan seluruh data tersebut sudah siap dibahas dalam agenda rapat dengan Komisi II DPR RI pada akhir Juni.

"Target ini tanggal 23 Juni sudah rapat di Komisi II DPR RI," ucapnya.

Sebagai informasi, saat ini terdapat IUP seluas 512.716,84 hektare di wilayah Babel, yang terdiri atas 351.687,79 hektare di daratan dan 161.029,06 hektare di wilayah laut. Namun, berdasarkan hasil analisis, hanya sekitar 17,6 persen atau 90.072,27 hektare yang aktif beroperasi.

ΓÇïSementara untuk hasil tumpang susun (overlay) menunjukkan adanya berbagai potensi tumpang tindih pemanfaatan ruang. Sebanyak 12.507,10 hektare IUP terindikasi tumpang tindih dengan kawasan permukiman, 16.835,55 hektare dengan Hak Guna Usaha (HGU), 123.782,08 hektare dengan kawasan hutan, 4.624,32 hektare dengan lahan baku sawah, serta sejumlah kawasan lain yang tidak sesuai dengan pola ruang dalam RTRW.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.