Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Rina Tarol Desak APH Bongkar Mafia Tanah Tanjung Labu, Ratusan Warga Diduga Jadi Korban Pencatutan


BANGKASELATAN,BERITACMM.COM

Terungkapnya kasus mafia tanah yang menjerat mantan Bupati Bangka Selatan, Justiar Noer, membuka tabir persoalan yang lebih luas. Dugaan praktik sistematis dalam penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP3AT) fiktif kini menyeret nasib ratusan warga Desa Tanjung Labu, Kecamatan Lepar Pongok.

Justiar Noer diketahui terlibat dalam perkara korupsi penerbitan SP3AT di Desa Tanjung Sangkar dan Desa Tanjung Labu. Dokumen tersebut diduga menjadi instrumen utama mafia tanah untuk melancarkan penguasaan lahan tambak udang secara ilegal, dengan memanfaatkan identitas masyarakat setempat.

Fakta di lapangan mengungkap, lebih dari 500 kepala keluarga (KK) di Desa Tanjung Labu menerima SP3AT secara cuma-cuma. Ironisnya, warga mengaku tidak pernah mengajukan permohonan pembuatan surat tersebut.

"Saya menerima pengaduan warga, minta usut SP3AT yang dikeluarkan pihak kecamatan dengan iming-iming diberikan secara gratis atau cuma-cuma kepada masyarakat Tanjung Labu, yang setuju tambak udang," kata Anggota DPRD Babel Rina Tarol, Minggu (14/12/2025).

Rina Tarol menegaskan, masyarakat justru kebingungan karena tiba-tiba tercatat memiliki surat tanah di kawasan tambak udang, padahal mereka tidak mengetahui keberadaan maupun batas lahan tersebut.

Diduga kuat, identitas warga dicatut oleh mafia tanah untuk melengkapi administrasi penguasaan lahan dalam skala besar.

"Nah, lucunya warga tidak tahu di mana lokasi tanahnya," ujarnya.

Tak hanya itu, warga juga tidak memegang dokumen asli SP3AT. Mereka hanya menyimpan salinan fotokopi, sementara dokumen asli diduga telah diagunkan ke pihak perbankan.

Informasi yang dihimpun Rina Tarol menyebutkan, sekitar 500 KK di Desa Tanjung Labu hanya memegang fotokopi SP3AT tersebut.

"Masyarakat jadi bingung, pusing nama mereka untuk buat surat tanah yang tidak mereka miliki," ucap Rina Tarol.

Atas kondisi tersebut, Rina Tarol secara tegas meminta aparat penegak hukum (APH) mengusut tuntas praktik mafia tanah di Bangka Selatan. Menurutnya, masyarakat yang tidak memahami proses hukum justru menjadi korban dari permainan oknum-oknum berkepentingan.

Kasus ini sendiri masih terus dikembangkan oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Selatan. Penanganan perkara tidak berhenti pada Justiar Noer dan Dodi Kusuma, mantan Camat Lepar Pongok.

Jaksa menegaskan akan menelusuri aliran dana Rp45,9 miliar dalam kasus mafia tanah tersebut, yang berpotensi menyeret tersangka baru.

Justiar Noer diketahui menerima uang sebanyak 12 kali sejak 2019 hingga 2021 dari pengusaha tambak udang berinisial JM, dengan total Rp45.964.000.000. Dana tersebut digunakan untuk membeli lahan seluas 2.299 hektare di Desa Tanjung Sangkar dan Desa Tanjung Labu, Kecamatan Lepar Pongok.

Penyidik juga mendalami dugaan keterlibatan pihak lain yang membantu penerbitan SP3AT fiktif tersebut.

ΓÇ£Kami akan terus telusuri, siapa yang menikmati aliran uang,ΓÇ¥ kata Kepala Kejari Bangka Selatan Sabrul Iman. (*)

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.