Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Rina Tarol Dibanjiri Aduan Warga Tanjung Labu, Dari soal BBM Subsidi, SP3AT, hingga Konflik Lahan


BANGKASELATAN,BERITACMM.COM -- Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rina Tarol, melanjutkan agenda reses di Tanjung Labu, Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan, Sabtu (17/01/2026).

Sejumlah warga yang hadir pun betul-betul memanfaatkan momentum reses ini dengan baik. mulai dari kesulitan BBM subsidi, pengelolaan SP3AT, dugaan perambahan mangrove, hingga konflik lahan dengan perusahaan perkebunan disampaikan warga secara terbuka kepada Rina Tarol.

Salah satu keluhan disampaikan Dodi, nelayan setempat, yang mengungkapkan kesulitan nelayan memperoleh BBM subsidi meski telah memiliki Kartu Pas. Menurutnya, kartu tersebut tidak dipegang oleh nelayan, melainkan ditahan oleh pihak tertentu sehingga distribusi BBM tidak berjalan sebagaimana mestinya.

"Kami tidak bisa mengambil minyak sendiri. Kartu Pas dipegang pengelola. Harga minyak juga tidak sesuai, sekarang Rp14 ribu per liter dan itupun kosong," kata Dodi, Sabtu sore (17/1/2026).

Dodi menyebutkan, sekitar 50 nelayan di Tanjung Labu tercatat memiliki Kartu Pas dengan kuota 10 liter per minggu per orang. Namun, dalam praktiknya, pasokan kerap tersendat dan harga melebihi ketentuan, sehingga memunculkan dugaan adanya pengalihan BBM subsidi ke pihak lain.

Selain BBM, warga juga mempertanyakan pengelolaan SP3AT yang dinilai tidak transparan. Dokumen asli SP3AT, menurut Dodi, tidak pernah diperlihatkan kepada warga dan disebut-sebut disimpan oleh pihak perusahaan.

Dalam skema yang ditawarkan, setiap kepala keluarga dijanjikan lahan seluas setengah hektare dengan sistem bagi hasil udang. Dodi menyebut sekitar 520 warga telah menandatangani kesepakatan tersebut.

"Ada sekitar 520 warga yang menandatangani. Pembagian hasilnya sudah lima kali, terakhir sekitar Oktober 2025," ujarnya.

Persoalan lingkungan turut disoroti. Dodi menyampaikan adanya dugaan perambahan kawasan mangrove di wilayah Kumbung atau arah barat Desa Tanjung Labu yang disebut telah berlangsung selama dua bulan terakhir.

"Sekarang sudah masuk ke area mangrove. Padahal sebelumnya tidak lagi merambah di wilayah ini," katanya.

Konflik antara warga dan perusahaan perkebunan kelapa sawit juga berujung pada laporan hukum. Sejumlah warga, termasuk Dodi, dilaporkan atas dugaan perusakan alat berat. Warga menilai langkah tersebut tidak adil karena kesepakatan belum tuntas, sementara perusahaan justru menambah luasan lahan garapan.

Tak hanya itu, distribusi pupuk bersubsidi juga dikeluhkan. Warga yang telah terdata sebagai penerima mengaku tidak memperoleh pupuk meski barang disebut telah tersedia.

"Nama kami ada dalam data, tapi pupuknya tidak kami terima. Tidak jelas dialihkan ke mana," ungkap Dodi.

Atas berbagai persoalan tersebut, warga berharap DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat mendorong penyelesaian yang adil dan transparan.

"Kami hanya ingin kejelasan dan tidak ada lagi praktik monopoli yang merugikan warga," pungkasnya.

Menanggapi keluhan warga terkait pengelolaan SP3AT, Rina Tarol menegaskan bahwa secara aturan tidak ada hak pihak perusahaan untuk menahan dokumen asli SP3AT milik masyarakat.

"Kalau memang benar seperti yang disampaikan warga, tidak ada dasar perusahaan menahan SP3AT. Itu dokumen masyarakat. Desa yang bertanggung jawab atas SP3AT tersebut," kata Rina Tarol.

Ia juga menilai kekhawatiran warga terkait indikasi penyalahgunaan SP3AT sangat beralasan dan harus ditelusuri secara serius karena berpotensi merugikan masyarakat.

"Kita minta perusahaan menunjukkan SP3AT-nya dan dikembalikan ke masyarakat. Kenapa sertifikat asli tidak ditunjukkan dan tidak dibagikan? Kalau khawatir, serahkan saja ke pihak desa untuk disimpan," katanya.

Lebih lanjut, Rina Tarol menyatakan akan memanggil pihak perusahaan untuk meminta klarifikasi secara langsung serta mendorong pemerintah daerah agar segera menyikapi persoalan tersebut.

"Kita akan coba panggil pihak perusahaannya. Pemda juga harus menyikapi hal ini, tidak bisa dibiarkan. Bahkan, bila perlu, kita pertimbangkan untuk meminta audit BPK atas persoalan ini," ungkapnya.

Rina Tarol turut menyinggung maraknya kasus mafia lahan yang belakangan terungkap. Ia menegaskan persoalan tumpang tindih lahan di wilayah Lepar Pongok harus diselesaikan secara menyeluruh dan transparan.

ΓÇ£Saya minta warga jangan gampang menyetujui, menandatangani, atau menyerahkan surat-surat penting, baik kepada pemerintah desa maupun pihak perusahaan, sebelum semuanya jelas,ΓÇ¥ pungkasnya.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.