Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Rina Tarol Minta Pemerintah Mencabut IUP Perusahaan Sawit 'Nakal' dan Tidak Memenuhi Kewajiban Plasma


PANGKALPINANG,BERITACMM.COM

Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel), Rina Tarol, meminta pemerintah provinsi meninjau kembali izin usaha perkebunan (IUP) sejumlah perkebunan sawit yang dinilai abai dalam melaksanakan kewajiban plasma 20 persen bagi masyarakat.

Rina meminta pemerintah untuk lebih tegas. Karna keberadaan perusahaan sawit di Babel haruslah memberi manfaat kepada masyarakat bukan malah sebaliknya.

"Yang diwajibkan undang-undang yaitu 20 persen plasma tidak dilakukan. Kita berharap investor masuk ke desa untuk menyejahterakan masyarakat, tapi malah memiskinkan mereka," ungkap dia menyikapi keluhan masyarakat (Selasa (28/10) di Gedung DPRD Babel.

Rina tak menampik dari laporan bahwa ada perusahaan sawit sudah beroperasi bertahun-tahun tanpa memenuhi kewajiban pembangunan kebun masyarakat.

"Masyarakat sudah berkali-kali meminta plasma tapi mereka abai," ujarnya disampaikan dari keluhan masyarakat.

DPRD Babel, lanjut dia, mendesak Gubernur Babel bersikap tegas dan mengevaluasi Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) serta izin perusahaan yang tidak patuh.

"Kalau tidak melaksanakan kewajibannya, izinnya harus dievaluasi bahkan dicabut. Tapi anehnya, nilai PUP mereka tetap tinggi. Ada apa ini?," sindirnya.

Politisi Golkar itu juga menegaskan DPRD akan mengawal proses evaluasi agar tidak ada pejabat yang justru menjadi juru bicara perusahaan. "Kita tidak ingin ada yang melindungi perusahaan nakal," katanya.

Selain plasma, Rina juga menyoroti adanya perusahaan sawit 'nakal' yang ditenggarai masih menggunakan dermaga milik masyarakat dan bukan dermaga khusus CPO untuk aktivitas ekspor.

Kepala DPKP Bangka Belitung, Erwin mengatakan dasar hukum penerbitan dan pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Dalam regulasi itu, ia menyatakan setiap perusahaan wajib memenuhi sejumlah ketentuan, termasuk pembangunan kebun plasma sebesar 20 persen dari total areal yang diusahakan.

"Perusahaan wajib memenuhi kewajiban itu. Kalau tidak bisa dipenuhi, maka konsekuensinya IUP mereka akan ditinjau kembali," kata dia.

Terkait pemenuhan kewajiban plasma 20 persen, ia tak membantah bahwa realisasi kewajiban tersebut belum sepenuhnya berjalan. Namun, ia mengaku sedang dalam proses pemenuhan oleh perusahaan.

(Jk)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.