Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Rina Tarol 'Semprot' Pemkab Bangka Selatan, Dinilai Membiarkan Rusaknya Cadangan Air Baku Sawah Masyarakat


PANGKALPINANG,BERITACMM.COM

Anggota DPRD Bangka Belitung (Babel), Rina Tarol memperlihatkan konsistensinya dalam memperjuangkan aspirasi para petani sawah Kabupaten Bangka Selatan.

Sikap itu ditunjukan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama petani sawah Desa Pergam dan Desa Serdang, terkait adanya aktivitas pembukaan lahan untuk perkebunan sawit di kawasan sumber air baku dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Nyirih, berlangsung di Kantor DPRD Babel, Selasa (07/10/2025).

Pada kesempatan itu, Rina menegaskan, bahwa lahan yang dirambah perkebunan sawit hingga mencakup ke sumber air baku sawah petani itu masuk dalam Kawasan Ketahanan Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan tidak boleh ditanami perkebunan kelapa sawit.

Ia juga menyayangkan sikap pemerintah daerah, yang diduga membiarkan sumber pengairan bagi 2000 hektar sawah masyarakat Desa Pergam dan Desa Serdang dirusak begitu saja.

"Kenapa dibiarkan? kan selama ini kita selalu melakukan pembiaran. jangan lah sampai masyarakat ini ngamuk, baru kita beribut," cetus Rina.

Srikandi Partai Golkar ini menambahkan, bahwa daerah aliran sungai (DAS) juga tidak boleh dirubah sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang (UU) sumber daya air.

"Ada pak undang-undang sumber saya air yang melarang DAS dirubah. Ada dendanya, ada semuanya. Nah, cobalah bergeraklah sedikit. Sampai Pak Kadis tidak tahu ada penghancuran di Serdang - Pergam sangat luar biasa. Saya saja yang jarang ke (Bangka-red) selatan lihat Pak," sesalnya.

Maka dari itu, kata Rina, jika hal ini terus dibiarkan para petani sawah Desa Pergam dan Desa Serdang tinggal menunggu waktu untuk 'Kolaps'.

"Apalagi yang mereka harapkan? Tidak ada sumber airnya. Satu-satunya sumber air dalam sawah Serdang - Pergam adalah sungai kemis (DAS Nyirih-red). Nah, kalau ini dihancurkan semua, semuanya habis, kita hanya dikuasai untuk perkebunan sawit," tegas Rina.

Lebih jauh, Rina juga menyinggung soal adanya surat kepemilikan tanah dengan kuantitas yang cukup banyak milik satu orang yang terjadi di Desa Bikang, namun anehnya tiba-tiba tanah tersebut berubah menjadi kepemilikan perusahaan.

Hal itu pula yang dikhawatirkan terjadi di Desa Pergam dan Desa Serdang, karna tak menutup kemungkinan ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang tega menjual lahan tersebut.

"Tapi yang pasti itu tidak diperbolehkan untuk perkebunan sawit perusahaan. Itu hanya untuk ketahanan pangan berkelanjutan dan tidak boleh mengubah DAS. Ada undang-undangnya," ungkap Komisi II DPRD Babel ini.

Terakhir, ia juga mengajak seluruh pihak untuk bergandengan tangan dalam menyelesaikan persoalan yang menimpa para petani sawah di Desa Pergam dan Desa Serdang ini. Jangan sampai, masyarakat sudah bergejolak baru pemerintah daerah turun tangan.

"Hanya Bangka Selatan melakukan pembiaran. Jadi mohon kiranya pada saat ada momen ini, ayolah sama-sama kita bantu mereka. Jangan sampai mereka menngamuk baru kita mau ribut," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (DPPP) Kabupaten Bangka Selatan, Risvandika menyebutkan, lahan hingga kawasan cadangan air yang di persoalkan masyarakat Desa Pergam tidak masuk dalam Kawasan Ketahanan Pangan Berkelanjutan (KP2B).

"Jadi lahan yang bermasalah itu tidak masuk LP2B (lahan pertanian pangan berkelanjutan-red), yang lahan yang kami datangi, Desa Pergam," ucapnya.

Senada,  Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Basel, Mansen Simarmata menegaskan, lahan yang dipersoalkan masyarakat Desa Pergam tidak masuk dalam KP2B.

"Itu kami pastikan diluar KP2B, intinya yang dibahas itu diluar KP2B kalo kita kan punya Pak SK Menteri 446 lahan baku sawah nasional di Bangka Belitung," tuturnya.

Ia juga memastikan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan tidak menutup mata atas kejadian saat ini.

"Dari pemerintah Kabupaten Bangka Selatan tidak ada pembiaran itu dulu mau kami klarifikasi, pemerintah bergerak intinya tetap kompherensif, kondusif, semuanya seizin pimpinan," ucapnya.

(JK)




Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.