Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Rina Tarol Serap Aspirasi Warga Desa Tirem, Dorong 'Lahan Tidur' Dapat Dikelola Masyarakat


BANGKASELATAN,BERITACMM.COM

Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rina Tarol dan Musani menggelar Reses masa sidang III tahun sidang I tahun 2025 di Desa Tirem, Kabupaten Bangka Selatan, Jumat (19/09/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen sebagai perwujudan perwakilan rakyat.

Pada kesempatan itu, Iskandar, salah satu warga Tirem, mengeluhkan adanya lahan gambut seluas 400 hektare di wilayah mereka yang hingga kini tidak bisa dikelola masyarakat.

Menurut dia, ketidakbisaan masyarakat dalam mengelola lahan tersebut lantaran terindikasi masuk dalam kawasan hutan. Oleh karna itu pula, pihaknya meminta solusi dari pihak terkait sehingga 'lahan tidur' ini nantinya dapat di kelola oleh masyarakat.

"Kami tidak bisa mengelola karna terbentur regulasi, ini murni aspirasi masyarakat, sehingga kami berharap adanya solusi mengenai persoalan ini," kata dia.

Sebagaimana diketahui, Lahan masuk kawasan hutan adalah wilayah atau areal lahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan tetap untuk dipertahankan keberadaannya, memiliki fungsi konservasi, lindung, dan produksi.

Sementara menjawab keluhan masyarakat, Anggota DPRD Babel, Rina Tarol mengakui, bahwasanya kawasan hutan ini memang menjadi persoalan nyata di Kabupaten Bangka Selatan.

Termasuk di Desa Tirem, Rina juga mengakui banyak titik lokasi yang masuk dalam kawasan hutan, termasuk sejumlah rumah warga hingga lahan gambut 400 hektare tersebut.

Kondisi ini memang menjadi PR besar bagi pihak pemerintah. Maka dari itu, Ia juga menegaskan akan mendorong keluhan warga tersebut agar lahan kawasan 400 Hektare bisa dikelola langsung oleh masyarakat.

"Ini la tugas DLHK untuk mendata ulang, kita mendorong untuk dikeluarkan dari kawasan, karna kalo masih masuk kawasan tidak bisa dikelola termasuk lahan 400 hektare itu," ucap Rina, disambut riuh tepuk tangan masyarakat yang hadir.

Selain itu, Rina mengingatkan, agar masyarakat tidak sesekali menjual lahan hutan kawasan kepada pihak perusahaan, jikalau aspirasi ini dapat direalisasikan.

"Sekali lagi, mohon tidak untuk menjual, tidak mengizinkan perusahaan menguasai lahannya, walaupun sejengkal! , biarlah masyarakat yang mengelolanya," tegas Srikandi Partai Golkar ini.

Ditempat yang sama, Perwakilan KPH Muntai Palas, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Babel, Sugeng, menerangkan bahwa lahan gambut seluas 400 hektare di Desa Tirem memang sudah diajukan untuk dijadikan food estate pada tahun 2018 lalu.

Namun diakuinya, usulan tersebut ditolak lantaran food estate di Bangka Belitung dinyatakan gagal dikarenakan beberapa faktor krusial.

"Maka dari itu, kami kemarin lanjut bikin salah satu legislasi kawasan ini melalui kelompok petani, agar dapat mengajukan untuk sawah dan lain-lain," pungkasnya.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.