PANGKALPINANG,BERITACMM.COM -- Polemik penutupan akses jalan warga di Desa Nangka, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, mendapat perhatian serius dari DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Banmus DPRD Babel, Kamis (11/6/2026), Anggota DPRD Babel Rina Tarol menegaskan bahwa keberadaan investasi harus tetap menghormati hak-hak masyarakat dan tidak boleh menimbulkan kesan arogan.
Sebagaimana diketahui, RDP tersebut membahas sengketa penutupan akses jalan sepanjang sekitar 600 meter yang selama ini digunakan masyarakat sebagai jalur utama kebun sejak 2013 dan kini ditutup oleh PT Bukit Palma Prima (BPP), sehingga memicu keluhan warga.
Dalam forum tersebut, Rina Tarol menilai perusahaan semestinya hadir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan justru menimbulkan persoalan baru.
"Perusahaan tidak arogan karena mereka harapannya masyarakat ada investasi ini untuk sejahterakan mereka, bukan menyusahkan mereka, kan gitu," kata Anggota DPRD Babel dapil Bangka Selatan, Rina Tarol.
Menurutnya, setiap pihak harus saling menghormati, termasuk perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Ia juga menyoroti persoalan jalan yang disebut telah dibangun menggunakan anggaran pemerintah.
"Nah pada saat kita masuk rumah orang, ya kita hormatilah tuan rumahnya Jangan karena merasa ABCD tidak begitu yang nama jalan sudah dibangun dengan APBD, tidak boleh diambil oleh perusahaan, kan di izin mereka sudah terima tuh," tegas Rina.
Tak hanya itu, Rina juga mengkritisi adanya klaim yang menyebut akses jalan tersebut merupakan milik perusahaan. Ia mempertanyakan dasar hukum dari klaim tersebut dan meminta pemerintah desa berpihak pada kepentingan masyarakat.
"Pak Kades bilang ngeklaim itu milik perusahaan. Apa dasarnya? kan tidak ada dasar, jangan asal klaim. nah kades ini bukan jurubicara perusahaan, harusnya kades sebagai jurubicara masyarakat," tegasnya lagi.
DPRD juga meminta PT PBB agar membuka kembali akses jalan masyarakat tersebut, dan mendesak aktivitas perusahaan dihentikan sementara hingga ada kesepakatan dari masyarakat.
"Ya kita minta pihak perusahaan untuk menghentikan dan membuka akses jalan masyarakat kembali," imbuh Srikandi Partai Golkar ini.
Rina juga menyinggung tindakan pemasangan plang dan patok yang dilakukan di lokasi sengketa. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap masyarakat yang selama ini memanfaatkan akses tersebut.
"Mereka memasang plang pancang, artinya mereka tidak menghormati masyarakat, kasihan juga," ujarnya.
Di sisi lain, DPRD Babel telah mengambil sejumlah langkah untuk meredam konflik agar tidak semakin meluas. Rina mengungkapkan Ketua DPRD akan memanggil pihak yang berwenang dari PT BPP untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan ini, dan telah meminta Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menghentikan sementara aktivitas PT BPP tersebut.
"Ketua DPRD akan manggil direkturnya (PT BPP) yang berkewenangannya, yang punya wewenang untuk kita panggil dan memastikan. Pak Ketua juga sudah telepon Bupati Bangka Selatan untuk men-stop sementara perusahaan tersebut. juga sudah lapor ke Polda karena ada pihak perusahaan melaporkan masyarakat dan saya meminta untuk semua pihak untuk calling down semua dan stop semuanya," pungkas Rina.
(JK)