PANGKALPINANG, BERITACMM.COM – Realisasi royalti pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mencapai Rp2,87 triliun hingga Triwulan III 2026. Namun, besarnya penerimaan dari sektor pertambangan tersebut belum diikuti penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2025 yang hingga kini disebut belum dikucurkan pemerintah pusat.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Babel, Reskiansyah, menegaskan bahwa kekayaan timah Babel harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui tata kelola pertambangan yang sesuai ketentuan dan memiliki legalitas.
“Kita selalu berharap timah Bangka Belitung larinya untuk masyarakat Babel dan harapan kita mengacu ke syarat dan ketentuan karena kami di Dinas ini tidak bicara yang ilegal tapi, yang ada legalitasnya,” kata Reskiansyah.
Menurutnya, pemerintah daerah terus memperjuangkan hak daerah dari penerimaan sektor pertambangan. Sebab, DBH tahun 2025 belum disalurkan pemerintah pusat, sementara penerimaan untuk tahun 2026 juga terus berjalan.
“Untuk royalti dan DBH kita mengetahui, 2025 saja belum dikucurkan oleh pemerintah pusat dan sedang kita perjuangkan, belum termasuk yang tahun ini,” ujarnya.
Berdasarkan data Dinas ESDM Babel, realisasi royalti dari perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang melakukan ekspor menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir.
Pada 2024, realisasi royalti tercatat sebesar Rp697.608.336.276 atau sekitar Rp697,6 miliar, yang berasal dari 18 perusahaan pemegang IUP.
Angka tersebut meningkat pada 2025 menjadi Rp1.982.988.973.874 atau sekitar Rp1,98 triliun dari 24 perusahaan pemegang IUP.
Sementara itu, hingga Triwulan III 2026, realisasi royalti mencapai Rp2.875.140.327.740 atau sekitar Rp2,87 triliun yang berasal dari 23 perusahaan pemegang IUP.
Besarnya penerimaan royalti itu menjadi perhatian dalam upaya memperjuangkan agar kekayaan mineral Babel memberikan kontribusi lebih besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Data Perubahan IUP Terakhir 2020
Di sisi lain, Reskiansyah mengungkapkan masih terdapat persoalan harmonisasi regulasi dan keterbatasan data terkait perubahan izin usaha pertambangan.
Ia menjelaskan, penetapan maupun perubahan IUP merupakan kewenangan Kementerian ESDM. Meski demikian, pemerintah daerah tetap mendorong penyelarasan regulasi agar pengelolaan pertambangan berjalan sesuai ketentuan.
“Prosedur penetapan IUP dan perubahan IUP itu kewenangan Kementerian ESDM, namun tetap harus diharmonisasikan,” katanya.
Reskiansyah juga menyebut data perubahan IUP yang dimiliki Dinas ESDM Babel terakhir tercatat hingga 2020. Setelah periode tersebut, pihaknya mengaku tidak mengetahui secara terperinci apakah terdapat peralihan ataupun perpanjangan izin.
“Data di kita ESDM untuk perubahan IUP itu terakhir sampai tahun 2020, setelah itu kita tidak mengetahui lagi apa ada peralihan atau perpanjangan,” ungkapnya.
Menurutnya, sinkronisasi regulasi menjadi penting untuk memastikan pengelolaan pertambangan berjalan sesuai aturan. Terlebih, revisi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) hingga kini masih berproses.
“Kami selalu coba mengharmonisasi semua regulasi yang ada dari sektor minerba, karena Kementerian sudah memberi kepastian hukum yang jelas karena ada ruang-ruang tersendiri yang bisa dilakukan secara bersama-sama untuk mengharmonisasikan ini, di mana kita berjuang untuk negara,” tuturnya.
Pengawasan Tambang Libatkan APH dan Inspektur
Terkait pengawasan pertambangan, Reskiansyah menjelaskan bahwa aparat penegak hukum (APH) memiliki peran dalam penindakan pelanggaran, sedangkan pengawasan teknis terhadap pertambangan legal dilakukan oleh inspektur tambang dari Kementerian ESDM yang bertugas di daerah.
“Pengawasan lebih ke APH yang legal ada pengawas langsung dari inspektur tambang, personal dari Kementerian ESDM di daerah untuk melakukan pengawasan yang legal,” jelasnya.
Ia menambahkan, koordinasi antara satgas dan Dinas ESDM terus dilakukan. Namun, informasi terperinci mengenai kondisi di lapangan selama ini lebih banyak diterima dari laporan masyarakat.
“Peran satgas selama ini meski berkoordinasi dengan ESDM, namun informasi detail kami lebih banyak menerima dari masyarakat, satgas kita selalu berupaya agar mineral kita ini tidak lari ke mana-mana, tetap masuk untuk PAD Babel,” pungkasnya.
Reskiansyah berharap harmonisasi regulasi, pengawasan yang optimal, serta perjuangan penyaluran DBH dapat memperkuat tata kelola pertambangan sehingga kekayaan timah tidak hanya menghasilkan penerimaan negara, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bangka Belitung.