JAKARTA, BERITACMM.COM -- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan yang tengah dibahas Panitia Khusus (Pansus) DPR RI.
Salah satu poin utama yang diperjuangkan ialah kepastian pembentukan Dana Khusus Kepulauan (DKK) sebagai skema pendanaan permanen bagi daerah kepulauan. Dorongan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Forum itu diikuti Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan, Asosiasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Indonesia (APPKI), serta perwakilan pemerintah daerah kepulauan.
Pemprov Babel diwakili Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah, Fery Afriyanto, didampingi Pelaksana Tugas Kepala Biro Pemerintahan.
Dalam kesempatan itu, Fery menegaskan RUU Daerah Kepulauan menjadi regulasi yang sangat dibutuhkan untuk mengubah paradigma pembangunan nasional yang selama ini dinilai masih berorientasi pada wilayah daratan.
Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan daerah kepulauan menghadapi tantangan besar, mulai dari tingginya biaya pembangunan, mahalnya distribusi logistik, hingga ketergantungan terhadap wilayah lain.
"Ketertinggalan pembangunan di daerah kepulauan bukanlah persoalan kapasitas daerah semata, melainkan dampak nyata dari ketidaksesuaian paradigma pembangunan nasional yang berorientasi daratan. Karena itu, regulasi afirmatif yang asimetris sangat dibutuhkan agar daerah kepulauan memperoleh perlakuan khusus, baik dari sisi kewenangan, pendanaan, pengelolaan wilayah laut, maupun penyediaan infrastruktur," ujar Fery.
Salah satu usulan yang menjadi perhatian utama Pemprov Babel ialah pembentukan Dana Khusus Kepulauan (DKK) yang diatur langsung dalam undang-undang.
Fery menegaskan DKK tidak boleh sekadar menjadi program sektoral, melainkan harus menjadi transfer wajib dari pemerintah pusat dengan formula yang mempertimbangkan luas wilayah laut dan jumlah pulau.
"Kami mendorong agar Dana Khusus Kepulauan dijamin langsung dalam undang-undang sebagai mandatory transfer. Perhitungannya harus berbasis kondisi geografis dengan memperhatikan luas wilayah laut dan jumlah pulau sehingga mampu mengompensasi tingginya biaya logistik yang kami hadapi," tegasnya.
Selain memperjuangkan aspek fiskal, RUU Daerah Kepulauan juga mengusulkan penguatan kewenangan pemerintah daerah. Kabupaten dan kota kepulauan diusulkan memiliki kewenangan mengelola wilayah laut hingga empat mil, termasuk penerbitan izin pemanfaatan ruang laut dan pengelolaan perikanan skala lokal.
Sementara itu, pemerintah provinsi diusulkan memperoleh kewenangan menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan, serta menerbitkan izin usaha pertambangan bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di wilayah darat maupun laut.
RUU tersebut juga mengakomodasi konsep tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif melalui layanan Mobile and Floating Governance, seperti layanan kesehatan terapung, program Guru Berlayar, hingga penguatan pelayanan pemerintahan berbasis digital.
Dalam pembahasannya, Dana Khusus Kepulauan dirancang untuk mendukung tujuh sektor prioritas, di antaranya hilirisasi maritim, transportasi, energi baru terbarukan, serta mitigasi bencana.
Pansus DPR RI pun menyimpulkan bahwa penguatan pembangunan daerah kepulauan cukup dilakukan melalui regulasi khusus dalam RUU Daerah Kepulauan tanpa perlu membentuk kementerian maupun lembaga baru. Regulasi tersebut diharapkan menjadi payung hukum yang mampu menghadirkan pemerataan pembangunan sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah kepulauan Indonesia.
(JK)
Berita
Post
RUU Daerah Kepulauan Digodok DPR, Babel Minta Dana Khusus Dijamin dalam UU