PANGKALPINANG,BERITACMM.COM -- Pemerintah Pusat bersama DPR RI - DPD RI yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus), mulai kembali menggodok pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepulauan sebagai langkah strategis untuk menghadirkan kebijakan pembangunan yang lebih adil bagi masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pembahasan itu terlihat dalam Rapat Koordinasi Pansus bersama Pemerintah Provinsi Babel dan kementerian terkait yang berlangsung di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Babel, Jumat (28/8/2026).
Forum tersebut menjadi ruang bagi berbagai pihak untuk menyampaikan aspirasi agar RUU Kepulauan nantinya mampu menjadi instrumen hukum yang memberikan kepastian dan kekhususan dalam mempercepat pembangunan daerah dengan karakter geografis kepulauan.
Ketua Pansus RUU Kepulauan, Mercy Chriesty Barends, mengatakan pembahasan saat ini masih berada pada tingkat satu. Pada tahap tersebut, pihaknya masih menghimpun masukan dari berbagai elemen untuk menyempurnakan substansi RUU.
"Kita sementara dalam pembahasan tingkat 1, masukan-masukan kita himpun dari seluruh elemen masyarakat, dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah dari unsur masyarakat, OKP, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda masyarakat adat, semua kita himpun masukannya," kata Mercy, saat diwawancarai seusai rapat koordinasi.
Setelah proses penjaringan masukan selesai, lanjut Mercy, setiap fraksi di DPR RI akan menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Seluruh DIM tersebut kemudian akan diramu menjadi satu DIM DPR RI sembari menunggu DIM dari Pemerintah Pusat.
"Tanggal 7 nanti semua fraksi-fraksi memasukkan DIM karna inikan dari DPR RI usulannya, nanti pansus akan meramu semua masukan dari fraksi-fraksi itu hanya menjadi satu DIM tunggal yaitu DIM DPR RI dan kita juga menanti dalam proses sementara berjalan DIM dari pemerintah pusat setelah semua DIM ini terkumpul baru kita mulai membahas batang tubuhnya (RUU Kepulauan)," jelasnya.
Mercy berharap substansi RUU Kepulauan nantinya benar-benar mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat di wilayah kepulauan, terutama menyangkut ketimpangan pembangunan dan pelayanan publik.
"Pada saat nanti pembahasan judul, pasal, ayat, harapannya nanti bisa menjawab semua kebutuhan, kesulitan, penderitaan, yang dihadapi oleh masyarakat yang ada di daerah-daerah kepulauan. ketimpangan pembangunan dan pelayanan publik di daerah kepulauan," tutur Mercy.
Mengenai target pengesahan, Mercy belum dapat memastikan waktunya. Menurut dia, pembahasan RUU tersebut membutuhkan koordinasi dan pembahasan matang antara DPR RI dan Pemerintah Pusat.
"Target kita mau secepat-cepatnya disahkan, saya tidak bisa bilang waktunya ya, kalo kami di internal DPR RI dan DPD RI kita sudah final, sesegera mungkin kalo ini bisa disahkan, disahkan," tegasnya.
"Tapi kan kita harus koordinasi karna pembahasan suatu kebijakan RUU ini kan melibatkan dua pihak antara DPR RI dan juga pemerintah pusat," sambungnya.
Meski demikian, Mercy menyebut Presiden RI Prabowo Subianto memberikan respons positif terhadap rencana pembentukan UU Kepulauan. Maka dari itu, pembahasannya akan terus dipercepat.
"Sampai hari ini welcome yang sangat positif dari Pak Presiden, kementerian-kementerian dalam lembaga sangat postif. Apa yang menjadi poin krusial seperti dana khusus kepulauan, pembagian kewenangan dan seterusnya akan kita cari titik temunya sampai kita dapat format yang pas," pungkasnya.
Mengapa RUU Kepulauan Penting bagi Babel?
Bagi Babel, urgensi RUU Kepulauan berkaitan erat dengan karakter wilayahnya. Sebagian besar wilayah Babel merupakan laut, sementara perhitungan sejumlah transfer fiskal selama ini dinilai lebih banyak mempertimbangkan luasan daratan.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menyambut baik pembahasan RUU Kepulauan. Menurutnya, sudah saatnya daerah kepulauan mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah pusat.
"Langkah awal ini sudah sangat baik tinggal kita menunggu di paripurnakan menjadi undang-undang, yang jelas bahwa di Indonesia ini ada 10 daerah Kepulauan, artinya suka gak suka sisi daerah Kepulauan harus mendapatkan perhatian serius," kata Didit, Jumat (28/08).
Didit menyebut selama ini besaran komposisi Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima daerah dari pemerintah pusat dihitung berdasarkan luasan daratan.
Kondisi tersebut dinilai kurang mengakomodasi Babel yang memiliki wilayah laut jauh lebih luas. Bahkan, sekitar 80 persen wilayah Babel merupakan lautan.

Oleh karna itu, jika RUU Kepulauan nantinya memberikan skema dana khusus dengan memperhitungkan karakteristik wilayah kepulauan, Didit menilai dampaknya terhadap kapasitas fiskal Babel akan sangat besar.
"Ingat ya perhitungan dana DAU itu diambil dari darat bukan pulau, kita 80 persen lautan, kan banyak kita ruginya. dengan InsyaAllah disahkan kan RUU Kepulauan menjadi UU setidak-tidak target mereka dapat 5 persen, dihitung-hitung luar biasa APBD kita bisa dihitung mendapat Rp3,5 triliunan jika 5 persen, jadi hampir berapa ratus kali lipat naik, itu yang kita harapkan," tutur Ketua DPRD Babel ini.
Didit juga mengingatkan agar skema dana khusus kepulauan tidak justru mengurangi sumber pendanaan daerah lainnya, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH).
"Tapi tolong, perhitungan dana DAU ini jangan dihilangkan juga nantinya DBH (dana bagi hasil) atau dana-dana lain itu gak fair, artinya DBH tersendiri, dana Kepulauan sendiri," tambahnya.
Selain potensi peningkatan kapasitas fiskal, UU Kepulauan diharapkan memberikan dampak lebih luas terhadap pembangunan Babel.
Beberapa manfaat yang berpotensi dirasakan antara lain kepastian dana khusus kepulauan, keadilan fiskal, peningkatan layanan publik, perbaikan transportasi laut, penguatan ekonomi biru, hingga perlindungan masyarakat pesisir.
Lebih lanjut, Didit pun berharap apabila RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang, pemberlakuannya dapat dilakukan sesegera mungkin tanpa harus menunggu masa sosialisasi lebih dulu.
"Kita minta setelah disahkan ini (UU Kepulauan) segera berlaku, jangan nanti masa sosialisasi dua tahun, kan percuma," tegas Didit.
(Jek)