PANGKALPINANG,BERITACMM.COM Kasus dugaan perjalanan dinas atau SPPD fiktif di lingkungan DPRD kembali memantik sorotan publik. Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Bangka Belitung, Novri Darma, angkat bicara dengan nada keras dan mendesak aparat penegak hukum segera membuka terang penanganan kasus yang dinilai mencederai kepercayaan masyarakat.
Menurut Novri, dugaan praktik SPPD fiktif tidak bisa dianggap sekadar persoalan administrasi semata, melainkan menyangkut moral serta tanggung jawab penggunaan uang rakyat.
Ia menilai masyarakat kini semakin kritis dan tidak bisa lagi disuguhi alasan normatif tanpa kejelasan proses hukum.
ΓÇ£Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Kalau benar ada praktik SPPD fiktif, maka ini bentuk pengkhianatan terhadap amanah masyarakat. Jangan sampai APBD dijadikan mainan segelintir orang yang memanfaatkan jabatan,ΓÇ¥ tegas Novri Darma.
Novri juga mempertanyakan sejauh mana progres penanganan kasus tersebut oleh aparat penegak hukum di Pangkalpinang. Menurutnya, publik membutuhkan transparansi dan keberanian hukum agar kasus ini tidak sekadar menjadi isu yang hilang tanpa kepastian.
ΓÇ£Jangan sampai hukum terlihat tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Masyarakat sedang menunggu keberanian Kejari Pangkalpinang untuk membuktikan bahwa penegakan hukum tidak boleh pandang bulu,ΓÇ¥ ujarnya.
Sebagai bentuk pengawasan publik, SAPMA Pemuda Pancasila Babel disebut akan melayangkan surat resmi kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam waktu dekat.
Langkah tersebut, kata Novri, menjadi dorongan moral agar penanganan kasus dugaan SPPD fiktif benar-benar dilakukan secara serius dan transparan.
ΓÇ£Kami akan menyurati Kejagung RI. Ini bukan soal politik, ini soal integritas dan penyelamatan uang daerah. Kami ingin memastikan kasus ini benar-benar diusut sampai tuntas, siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab,ΓÇ¥ tegasnya.
Menurut Novri, kasus ini sekaligus menjadi ujian besar bagi Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dalam membuktikan komitmen penegakan hukum yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
ΓÇ£Ini tugas baru bagi Kejari Pangkalpinang. Jangan biarkan publik kehilangan kepercayaan. Kalau memang ada penyimpangan, bongkar terang-benderang. Pangkalpinang butuh pemerintahan yang bersih, bukan penuh drama anggaran,ΓÇ¥ tutup Novri.
Sebelumnya diberitakan, Penanganan kasus dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di lingkungan DPRD Kota Pangkalpinang dipastikan masih terus bergulir di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.
Kasus yang menjadi sorotan publik ini kini memasuki tahap analisa setelah seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Pangkalpinang dipanggil untuk dimintai keterangan oleh penyidik kejaksaan.
Meski belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, perkembangan proses hukum tersebut mulai memunculkan perhatian luas masyarakat yang menanti langkah tegas lanjutan dari aparat penegak hukum. Apalagi, dugaan praktik SPPD fiktif menyangkut penggunaan anggaran negara yang seharusnya dipertanggungjawabkan secara transparan.
Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sendiri memastikan proses penanganan perkara masih berjalan dan saat ini tengah didalami oleh tim.
"msh di analisa oleh tim ya bang," kata Kasintel Kejari Kota Pangkalpinang, Anjasra Karya, saat dikonfirmasi media Berita CMM, Jumat (22/05/2026).
Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa tim kejaksaan masih melakukan pendalaman terhadap seluruh keterangan dan dokumen yang telah dikumpulkan selama proses pemeriksaan berlangsung.
Sejauh ini, publik masih menunggu sejauh mana keberanian dan ketegasan Kejari Pangkalpinang dalam mengusut perkara tersebut hingga tuntas. Terlebih, pemanggilan seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD dinilai menjadi sinyal bahwa perkara itu mendapat perhatian serius.
Kasus dugaan SPPD fiktif sendiri menjadi isu sensitif karena berkaitan langsung dengan integritas penggunaan anggaran daerah. Publik pun berharap proses penanganan tidak berhenti hanya pada pemeriksaan klarifikasi semata, melainkan mampu menghadirkan kepastian hukum melalui langkah lanjutan apabila ditemukan adanya unsur pelanggaran pidana.
(Jk)
Berita
Post
SAPMA PP Desak Usut Tuntas Dugaan SPPD Fiktif DPRD Pangkalpinang, Akan Segera Surati Kejagung RI