Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Sejumlah Sektor Berpeluang Tingkatkan PAD, Rina Tarol Minta Pemprov Lebih Optimalkan


PANGKALPINANG, BERITACMM.COM -- Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dinilai masih jauh dari optimal. DPRD Babel bahkan mengungkap adanya potensi ΓÇ£kebocoranΓÇ¥ di sejumlah sektor strategis yang belum tergarap maksimal oleh pemerintah daerah.

Isu ini mencuat dalam rapat antara Komisi II DPRD Babel bersama Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Babel yang digelar pada Selasa (31/03/2026).

Anggota Komisi II DPRD Babel, Rina Tarol, menilai masih banyak sumber pendapatan yang seharusnya bisa dimaksimalkan, namun justru terlewat atau tidak tertagih dengan baik.

"Banyak pendapatan kita yang lost, termasuk cukai rokok, setengah luar biasa beredar di Bangka Selatan itu tapi tidak bayar cukai, inikan seakan-akan semua tutup mata ini," katanya, ketika diwawancarai BeritaCMM.com seusai rapat.

Tak hanya itu, sektor perikanan juga disebut menjadi titik lemah dalam optimalisasi PAD, terutama terkait retribusi kapal penangkapan ikan.

"Kedua, restribusi kapal penangkapan ikan. Banyaknya trawl-trawl yang merusak, tidak menyetor retribusi, ikannya bawak keluar, padahal kan ini harus masuk PAD kita," tambahnya.

Selain sektor cukai dan perikanan, DPRD juga menyoroti potensi pajak dari penggunaan air permukaan oleh perusahaan, khususnya industri kelapa sawit (CPO), yang dinilai belum terdata dan tertagih secara optimal.

"Banyak perusahaan CPO yang menggunakan pajak air dan permukaan, nah ini kan belum tau (berapa pajaknya-red) , harusnya sudah dipasang alat, berapa meter penggunaan mereka, itu yang kita tagihkan, ini kan lost semua," beber Rina.

Menurutnya, lemahnya pengawasan dan pencatatan membuat potensi PAD dari sektor ini belum tergarap maksimal.

DPRD juga menyinggung efektivitas kerja sama antara Pemprov Babel dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mendongkrak PAD. Rina menilai, kolaborasi tersebut harus memberikan dampak konkret terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Tak hanya itu, persoalan pengadaan mesin Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) juga ikut disorot karena diduga belum bisa dimanfaatkan.

"Termasuk pengadaan mesin TNKB, yang menurut lantas ini tidak sesuai spek dan tidak bisa digunakan dan mereka belum menerima serah terima mesin itu, nah ini kita minta datanya kapan mesin itu pengadaannya," pungkas Rina Tarol.

DPRD berharap, Pemprov Babel dapat lebih serius mengoptimalkan berbagai sektor potensial tersebut agar kebocoran PAD tidak terus berulang dan pendapatan daerah bisa meningkat secara signifikan.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.