PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Ketua DPRD Provinsi Kep Bangka Belitung (Babel) Didit Srigusjaya langsung menindaklanjuti sejumlah hal yang menjadi tuntutan para mahasiswa, dalam aksi unjuk rasa yang digelar di Kantor DPRD Babel, Senin (01/09/2025).
Didit menegaskan, bahwa para anggota DPRD Babel akan mulai melakukan pembatasan kunjungan kerja keluar daerah terhitung mulai September 2025 ini.
Tak hanya itu, pihaknya juga menegaskan akan segera mengusulkan pencabutan IUP PT Timah di laut Beriga, Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana seperti aspirasi yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa tersebut.
"DPRD akan memangkas kunjungan kerja ke luar daerah mulai besok pagi, dan apa yang kami sampaikan anak-anaku tentang Batu Beriga kami besok pagi sudah memanggil Dirut PT Timah untuk segera mengusulkan pencabutan atas IUP PT Timah di Batu Beriga," tegas Didit.
Ia menambahkan, bahwa DPRD juga telah mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk segera melakukan pencabutan izin Hutan Tanaman Industri (HTI) yang tersebar di beberapa kabupaten yang ada di Bangka Belitung
"Akan kami kawal sampai selesai," katanya, disambut riuh sorakan dan tepuk tangan dari para mahasiswa.
Pada kesempatan itu, Didit juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh mahasiswa yang hadir karna telah mengutarakan aspirasi dengan tertib, aman, dan damai.
"Anak-anakku ini luar biasa apa yang disampaikan mereka itu aspirasi murni rakyat, apa yang disampaikan mereka itu penderitaan rakyat, maka saya terimakasih yang luar biasa," ungkapnya.
Lebih lanjut, kata Didit, para mahasiswa di Bangka Belitung juga telah menunjukan kapasitasnya sebagai kader-kader yang baik, dengan tidak melakukan tindakan anarkis dalam menyampaikan aspirasi.
"Mereka juga sudah menyadarkan kami untuk bekerja dengan baik dan mereka juga sudah memberikan saran dan pendapat kepada kami dan apa yang disampaikan mereka adalah bentuk perjuangan untuk rakyat, Hidup Mahasiswa, Hidup Rakyat, Hidup Buruh, Hidup Perempuan Melawan, Hidup Ojol!," tutup Didit.
Sebagaimana diketahui, ada 10 tuntutan yang disampaikan mahasiswa dan telah ditandatangani Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani hingga Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung Didit Srigusjaya, antara lain :
1. Mendesak Presiden RI untuk membubarkan DPR secara kelembagaan atau menyeggerakan revisi UU yang bermasalah dan tidak berpihak terhadap rakyat seperti, UU KUHAP, UU MINERBA, UU TNI UU POURI, UU CIPTA KERJA, dan UU Penyiaran. Serta menyeggerakan pembahasan dan pengesahan UU pro-rakyat seperti; RUU perampasan aset, RIJU perlindunga pekerja rumiah tangga (PPRT), RUU masyarakat adat, dan wujudkan komitmen reforma agraria sejati.
2. Mendesak presiden RI untuk membubarkan institusi POLRI secara nomenklatur atau mencopot Kapolri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tidak kondusifnya kondisi hari ini, dan segera hentikan brutalitas aparat TNI maupun POLRI terhadap massa aksi serta tangkap dan adili pelanggar HAM berat atau pelaku kejahatan kemanusiaan.
3. Menuntut pemerintah RI untuk membatalkan kenaikan tarif pajak yang ditujukan untuk menerapkan pendidikan gratis, mensejahterakan buruh, dan memberikan perlindungan sosial secara penuh.
4. Mendesak pemerintah untuk menghapuskan hak istimewa dan memotong gaji pejabat negara, perwira tinggi, pejabat negara non kementrian, komisaris dan BUMN serta turunkan tunjangan (DPR-RI, DPD-RI, dan DPRD setingkat Provinsi maupun Kah/Kota)
5. Menuntut pemerintah Prov. Kep Bangka Belitung untuk mengevaluasi dan mencabut izin usaha ekstraktif dan perkebunan monokultur yang menimbulkan konflik dimasyarakat, serta mendesak pemerintah eksekutif maupun legislatif untuk mengevaluasi rencana pemanfaatan tata ruang di Prov. Bangka belitung.
6. Meminta pemerintah Prov. Kep Bangka Belitung untuk menghentikan investasi bangsa asing atas eksploitasi sumber daya alam.
7. Menuntut Gubernur dan wakil Gubernur Prov. Kep Bangka Belitung untuk mundur jika tidak mampu menyelesaikan dan bertanggung jawab atas konflik internal.
8. Tolak dan batalkan rencana pembangunan PLTN di Prov. Kep Bangka Belitung.
9. Tolak tambang laut dan cabut IUP PT. Timah yang masih aktif dan bermasalah diseluruh perairan Bangka Belitung.
10. Mendesak Presiden RI dan seluruh lembaga pemerintah ditingkat nasional maupun daerah untuk memberikan kepastian pembebasan massa aksi yang tertahan serta berkomitmen menutup ruang keterlibatan militer di ranah sipil.
(JK)
Berita
Post
Sejumlah Tuntutan Mahasiswa Langsung Ditindaklanjuti DPRD Babel