PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Belum satu hari terbentuk, Panitia Khusus (Pansus) non perda terkait tata kelola dan tata niaga pertimahan ternyata telah menimbulkan sejumlah gesekan-gesekan kecil.
Bagaimana tidak, dua fraksi yakni Fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa yang disebut-sebut menjadi pengusul awal, justru tak mendapatkan tempat dalam struktur unsur pimpinan Pansus tata kelola dan tata niaga pertimahan tersebut.
Hal ini pun sontak mengundang kekecewaan dari salah satu anggota Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa yakni Muhtar Motong. Menurut dia, banyak yang menganggap Pansus dimaksud begitu seksi lantaran bersentuhan dengan sektor pertambangan hingga harus menjadi perebutan banyak pihak, padahal tidaklah demikian.
"Dia (Pansus-red) menjadi seksi dalam perjalanannya sehingga banyak minat, padahal yang usul awal cuma dua fraksi, tapi akhirnya menjadi seksi, menjadi perebutan," ungkap Muhtar, ketika diwawancarai Berita CMM, Senin (17/03/2025).
"Tentunya (saya-red) ikut juga bertarung di Ketua tadi, karna wajar karna pengusung Pansus itu kan adalah Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa dan Gerindra, cuma di dalam arena mungkin karna lobi-lobi politik, kita gak pernah tau akhirnya selisih suara tadi (dan kalah-red)," sambung Politisi Partai PKB ini.
Muhtar menjelaskan, dalam mendorong pembentukan Pansus tersebut padahal pihaknya selalu dihadapi berbagai tantangan luar biasa. Bahkan, untuk masuk ke agenda paripurna saja harus menunggu dulu hingga dua bulan lamanya.
Meskipun demikian, dengan dorongan kekuatan politik disertai desakan yang kuat dari masyarakat akhirnya pembentukan Pansus tata kelola dan tata niaga pertimahan tetap tak terbendung. Dan diharapkan dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan keinginan masyarakat agar tata kelola pertimahan di Babel dapat lebih baik lagi dimasa yang akan datang.
"Mungkin diluar itu orang melihat ini seksi karna terkait pertambangan pertimahan, padahal jangan dilihat dari situ ya, yang kita lihat sejauh mana Pansus ini melahirkan kerja-kerja yang betul bermanfaat, bahwa timah ini harus dikelola dengan benar, dengan baiklah, terus lingkungan ini harus ada yang bertanggung jawab juga secara serius," tutur dia.
Selain itu, walaupun Pansus dinilai hanya menghasilkan rekomendasi, lanjut Muhtar, tetap akan tajam dan bermakna bila rekomendasi yang dikeluarkan mampu 'merangkul' seluruh pihak, bukan malah sebaliknya.
"Artinya point per point yang lahir itu bisa membuat orang berusaha tetap manjadi nyaman dan ada kepastian hukum, cuma kan gak tau saya, karna saya bukan siapa-siapa, cuma anggota Pansus," tegasnya.
Sebagai informasi, hasil rapat pemilihan ketua Pansus tata kelola dan tata niaga pertimahan yang dilakukan secara terbuka, maka yang ditunjuk sebagai Ketua Pansus tersebut adalah Taufik Rizani Fraksi PDI Perjuangan dan Wakil Ketua Pansus diisi oleh Imelda Fraksi Golkar.
Kendati saat ini Pansus tata kelola dan tata niaga pertimahan bakal dipimpin oleh Taufik Rizani, Muhtar tetap berharap Pansus dapat menghasilkan rekomendasi yang bisa mensejahterakan masyarakat, mengangkat marwah Pemerintah, dan tetap membuat nyaman pihak yang berusaha, dengan tidak mengenyampingkan keberlanjutan ekosistem lingkungan yang dimiliki Bangka Belitung.
"Pansus ini pada akhirnya harus bisa mengajak rakyat ini menjadi sejahtera, pansus ini kalo bisa, bisa membuat pemerintah kita tetap bermarwah, dihormati terlepas undang-undangnya adalah milik orang jakarta (kementerian ESDM) tapi kan disini daerah produksi, daerah produksi harus dihormati dong karna disini barang itu lahir. Ketika barang itu tidak dikelola dengan baik maka kehancuran yang akan terjadi, ini tantangan untuk Pansus," pungkas Muhtar.
(Jek)