Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Sengketa Tanah Bacang: Kuasa Hukum Hendy Suwandi Luruskan Informasi Luas Objek hingga Status Dokumen

PANGKALPINANG, BERITACMM.COM -- Sengketa tanah di wilayah Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, masih bergulir di Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

‎Di tengah proses persidangan tersebut, kuasa hukum Hendy Suwandi, Nini Vandawati, memberikan klarifikasi terhadap sejumlah informasi yang beredar di media massa, media elektronik, maupun media sosial.

‎Klarifikasi itu terutama menyangkut luas objek sengketa, perbedaan nama wilayah administratif dalam dokumen tanah, hingga kedudukan surat pernyataan penguasaan fisik tanah.

‎Nini menegaskan, perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan belum memiliki putusan berkekuatan hukum tetap.

‎Karena itu, menurutnya, tidak tepat apabila muncul kesan bahwa pengadilan telah menyatakan Hendy Suwandi bukan pemilik atau pemegang hak atas tanah yang disengketakan.

‎Salah satu poin yang diluruskan yakni mengenai luas objek perkara. Nini menyebut objek yang tercantum dalam gugatan bukan seluas 8,5 hektare sebagaimana disebut dalam sejumlah informasi yang beredar.

‎“Fakta yang perlu diketahui publik adalah bahwa perkara yang saat ini diperiksa di Pengadilan Negeri Pangkalpinang berkaitan dengan objek yang tercantum dalam gugatan, yaitu sekitar 59.458 meter persegi atau kurang lebih 5,94 hektare,” ujar Nini, Rabu (7/10/2026).

‎Menurutnya, objek perkara tersebut terdiri atas beberapa bidang atau objek tanah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan.

‎“Penyebutan 8,5 hektare sebagai objek perkara tersebut perlu diluruskan agar masyarakat tidak memperoleh informasi yang keliru mengenai luas objek sengketa,” katanya.

‎Nama Air Itam dan Bacang Jadi Sorotan

‎Selain luas tanah, persoalan lain yang menjadi sorotan adalah penggunaan nama Kelurahan Air Itam dalam dokumen tanah, sementara objek tanah saat ini berada di Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan.

‎Nini mengatakan perbedaan nama kelurahan pada dokumen lama tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk menyatakan dokumen tersebut tidak sah atau tidak benar.

‎“Terdapat riwayat administrasi wilayah dan perkembangan pemekaran wilayah yang harus dilihat berdasarkan keadaan dan administrasi pemerintah pada saat dokumen tersebut dibuat,” ujarnya.

‎Ia menjelaskan, berdasarkan dokumen dan riwayat administrasi yang dimiliki, pada saat dokumen awal atau warkah tanah dibuat, wilayah tersebut masih tercatat sebagai bagian dari Kelurahan Air Itam.

‎Dalam perkembangan selanjutnya, setelah adanya perubahan atau pemekaran wilayah, objek tanah tersebut secara administratif berada di Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan.

‎Karena itu, menurut Nini, persoalan tersebut harus dilihat secara menyeluruh. Pemeriksaan tidak hanya berkaitan dengan nama wilayah dalam dokumen, tetapi juga harus mencakup riwayat tanah, letak dan batas fisik objek, riwayat peralihan hak, peta bidang, data fisik dan yuridis, riwayat administrasi wilayah, serta data pada Kantor Pertanahan.

‎“Persoalan tersebut merupakan persoalan hukum dan administrasi pertanahan yang harus dibuktikan berdasarkan dokumen dan data resmi, bukan berdasarkan asumsi atau kesimpulan sepihak,” katanya.

‎Soal Surat Penguasaan Fisik Tanah

‎Nini juga menyoroti surat pernyataan penguasaan fisik tanah yang disebut berkaitan dengan objek sengketa.

‎‎Ia menegaskan, surat pernyataan penguasaan fisik tidak secara otomatis membuktikan kepemilikan tanah, terutama apabila objek tersebut telah memiliki alas hak atau dokumen pertanahan atas nama pihak lain.

‎Menurutnya, tanda tangan RT/RW dalam surat pernyataan penguasaan fisik juga harus dibedakan dengan bukti hak atas tanah.

‎“RT/RW bukan pejabat yang berwenang menerbitkan atau mengalihkan hak atas tanah. Harus dibedakan antara keterangan administratif lingkungan dengan bukti hak atas tanah,” ujarnya.

‎Nini menyebut Hendy Suwandi mendasarkan hak dan kepentingannya terhadap objek tanah tersebut pada dokumen-dokumen pertanahan yang dimilikinya, termasuk SHGB dan dokumen pertanahan terkait.

‎“Menurut posisi hukum klien kami, objek tersebut mempunyai riwayat perolehan dan dokumen pertanahan. Apabila terdapat pihak lain yang mengklaim objek yang sama, persoalan tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum,” katanya.

‎Dilaporkan ke Polda, Proses Masih Berjalan

‎Lebih lanjut, Nini menyampaikan persoalan sengketa tanah tersebut juga telah dilaporkan kepada Polda terkait dugaan penyerobotan lahan dan perusakan.

‎Namun, ia menegaskan proses hukum tersebut masih berjalan.

‎“Kami kembali menegaskan bahwa sengketa tanah tersebut masih dalam proses hukum. Belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Hendy Suwandi bukan pemilik atau pemegang hak atas tanah tersebut,” ujarnya.

‎Nini pun meminta seluruh pihak, termasuk media, menghormati proses persidangan dan menyampaikan informasi secara berimbang.

‎Ia menegaskan belum terdapat putusan pengadilan maupun keputusan pejabat atau instansi berwenang yang menyatakan dokumen atau sertifikat milik Hendi Suwandi tidak sah.

‎“Kami memilih untuk menghormati proses hukum dan menyerahkan sepenuhnya kepada pengadilan untuk memberikan putusan berdasarkan seluruh fakta, bukti, dan keterangan yang diperiksa dalam persidangan,” tutup Nini.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.