PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Ratusan mahasiswa menggelar aksi demo di Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), pada Selasa (18/02/2025).
Aksi ini dilakukan guna menyuarakan tagar #IndonesiaGelap, mengenai sejumlah kebijakan Pemerintah Pusat yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
Terlebih lagi, ketika munculnya Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran, sehingga berdampak besar hampir di segala sektor. Tak terkecuali pula, di bidang kesehatan dan pendidikan.
Sebagaimana diketahui, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), telah melakukan efisiensi sebesar 23,95 persen, atau sebesar Rp8,03 triliun, dari anggaran belanja awal sebesar Rp33,5 triliun. Dari pemangkasan anggaran itu sejumlah program pendidikan yang sebelumnya telah dipersiapkan maka terancam di tunda pelaksanaannya untuk tahun 2025 ini.
Hal ini pun membuat Gubernur BEM Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bangka Belitung (Babel), Ilham Habibi Maruf dibuat heran dengan kebijakan yang diambil oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming, terkhususnya dalam sektor pendidikan.
"Hal ini menjadi sebuah tolak ukur bahwa Indonesia adalah negara yang gak maju gitu, sementara di negera-negara lain pendidikan menjadi prioritas utama, sedangkan di Indonesia untuk dibawah rezim Prabowo-Gibran (bidang-red) pendidikan dan kesehatan malah dijadikan sektor pendukung," tegas Ilham.
Mereka menilai, pergeseran sektor pendidikan dan kesehatan menjadi bukan prioritas, merupakan salah satu ancaman bagi seluruh masyarakat, terutama pelajar/mahasiswa yang ingin menuntut pendidikan lebih tinggi.
Lanjut Ilham, pihaknya turut mendesak agar Presiden RI Prabowo Subianto mencabut Inpres Nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran dan menuntut Presiden RI untuk segera melakukan evaluasi pada kabinet kerjanya.
Bila tuntutan ini tidak ditindaklanjuti, pihaknya juga berjanji akan segera melakukan aksi lanjutan dan akan mengerahkan massa lebih banyak lagi.
"Akan ada aksi dengan estimasi massa lebih banyak lagi dan mengundang BEM se-Babel dan koalisi masyarakat sipil," tukasnya.
Berikut tujuh poin tuntutan yang dilayangkan mahasiswa di Babel untuk Prabowo-Gibran, antara lain :
1. Jadikan pendidikan dan kesehatan prioritas utama;
2. Mengevaluasi kembali alokasi anggaran Kemenkeu (Kementerian Keuangan);
3. Mendesak pemerintah mencabut Inpres nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran, terkhususnya dibidang pendidikan;
4. Menuntut rencana perubahan RUU minerba nomor 4 tahun 2009 terkait memberikan akses perguruan tinggi mengelola tambang;
5. memberikan hak-hak dosen yang mangkrak;
6. Menolak peran ganda TNI-Polri;
7. Mencabut UU dan RUU yang bermasalah dan tidak pro ke rakyat.
Dewan Akan Sampaikan Aspirasi Mahasiswa ke Pemerintah Pusat
Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Edi Nasapta memastikan, akan meneruskan seluruh aspirasi mahasiswa kepada pemerintah pusat.
Hal ini diungkapkannya saat menerima aksi demo dari ratusan mahasiswa yang menyuarakan tagar #Indonesiagelap, atau sejumlah kebijakan Pemerintah Pusat yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat.
"Saya sudah mendengar dan mengerti, saya sebagai Pimpinan DPRD Bangka Belitung pastinya akan menyerap dan akan ditindaklanjuti," ujar Edi Nasapta.
Namun, Edi Nasapta menegaskan, bahwa pihaknya tidak bisa menindaklanjuti lebih jauh, lantaran apa yang disuarakan saat ini bukanlah merupakan kebijakan daerah.
"Mohon dipahami, ini adalah kebijakan dari pemerintah pusat. Ini bukan kebijakan dari pj atau Gubernur definitif nanti, ini benar-benar kebijakan pusat. Kami juga memiliki fraksi di DPR, tentunya ini akan kami suarakan dengan keras," jelasnya.
Kendati begitu terlepas dari polemik yang ada, Edi Nasapta juga mengapresiasi mahasiswa yang berperan dan peduli terhadap kondisi pemerintahan dan masyarakat.
"Hari ini kita berbangga mahasiswa menyuarakan apa yang menjadi kekuh kesah, terhadap kegundahan masyarakat. Sudah saya dengarkan dan saya serap, percayalah aspirasi mahasiswa juga aspirasi kita semua," pungkasnya.
(Jek)