Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Setuju IPP Dihapus, Maryam Minta Aturan Dievaluasi : Jangan Hanya Pihak Sekolah Menanggung Stigma Negatifnya

PANGKALPINANG,BERITACMM.COM

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kembali melanjutkan silahturahminya ke SMA Negeri 3 Pangkalpinang, kujungan itu ditemani langsung oleh Kepala Cabang Dinas (Cabdin) Pendidikan wilayah 1 Pangkalpinang, Selasa (29/04/2025).

Pada kesempatan itu, Maryam juga turut meninjau beberapa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SMA Negeri 3 Pangkalpinang, dirinya mengaku kagum karna sarpras yang dimiliki sangatlah memadai.

"Ini sudah bagus sekali, inilah yang kita harapkan dari sekolah-sekolah yang ada di Bangka Belitung," ucapnya ketika diwawancarai Berita CMM, usai melakukan peninjauan.

Sementara itu, disinggung mengenai larangan kepada pihak sekolah untuk melakukan pemungutan Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP), Maryam mengaku setuju akan hal tersebut.

Namun, Pemerintah Daerah haruslah menggelontorkan dana yang memadai untuk operasional pihak sekolah, sehingga dunia pendidikan dapat terus berkembang dan maju.

"Saya sangat setuju, jika IPP itu memberatkan wali murid harus di evaluasi bila perlu tidak ada pungutan lagi IPP. Sekali pun pemprov Babel menyadari betul peran serta IPP untuk membantu penyelenggaraan pendidikan.untuk itu kita Pemerintah Bangka Belitung harus menghitung kembali anggaran yang memadai guna menciptakan dunia pendidikan kita ini lebih berwarna dan anak-anak kita lebih bersemangat," ungkap Maryam.

Ia menjelaskan, bahwa pemungutan IPP yang dilakukan oleh pihak sekolah saat ini ternyata berdasarkan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) dan Peraturan Daerah (Perda) yang memang sejak lama sudah ada.

Namun jika IPP terasa memberatkan para orang tua siswa alangkah baiknya sejumlah aturan terkait IPP tersebut harus segera di evaluasi.

"Karna di Peraturan Gubernur tersebut banyak sekali tugas-tugas yang diberatkan kepada pihak sekolah. Mengapa saya bilang demikian? Karna anggaran yang diterima pihak sekolah lewat Dana BOS APBN maupun Dana BOS APBD banyak juga yang tidak mengakomodir kegiatan-kegiatan sekolah," bebernya.

"Sementara pihak sekolah pun dituntut untuk memenuhi apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, beberapa pasal (dalam Pergub-red) itu sepertinya memang harus di evaluasi sehingga sekolah kita yang sedang berusaha untuk tumbuh, mengikuti semua aturan, hanya menjadi pihak yang paling disalahkan," sambung Srikandi Partai Demokrat ini.

Masih mengenai soal IPP ini, Maryam juga mengajak Pemprov Babel untuk duduk bersama mencari solusi. Jangan sampai, para pihak sekolah yang hanya melaksanakan aturan justru terkena dampak negatifnya.

"Jadi untuk itu ayo kita cari solusi jangan sampai ini hanya ditanggung oleh pihak-pihak sekolah stigma negatifnya karna mereka melakukan ini karna amanat dari Peraturan Gubernur yang dibuatkan di tahun 2017 yang lalu," imbuhnya.

"Dan ada juga di Peraturan Daerah yang disahkan DPRD dan Eksekutif di tahun 2018 yang lalu membenarkan adanya sumbangan dari masyarakat kepada pihak sekolah untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak terakomodir dari dana pemerintah, jadi sebenarnya bukan ada kekeliruan di pihak sekolah ya tapi di pihak pemerintah lah yang membuat regulasi di daerah," tutup Maryam.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) Hidayat Arsani melarang dengan tegas pihak sekolah memungut Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) kepada orang tua murid.

Dirinya menyebutkan, bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan aturan dan mengimbau kepada pihak sekolah agar mematuhi aturan tersebut.

Demikian hal ini disampaikan oleh Hidayat Arsani saat melakukan kunjungan kerja ke SMA Negeri 1 Pangkalpinang dalam rangka mencari dan memantau langsung potensi dari setiap guru-guru di sekolah yang berkualitas, dikutip dari press release Diskominfo, Selasa (29/04/2025).

"Saya ingatkan kepada seluruh pihak sekolah untuk tidak memungut IPP, karena jelas ini sangat berbenturan dengan aturan yang ada, mohon untuk dipatuhi Bapak/Ibu sekalian," terangnya.

Namun menariknya, ditengah tuntutan kepada pihak sekolah untuk tidak memungut IPP kepada orang tua siswa, ternyata ada aturan yang telah mengatur pemungutan IPP yang hingga saat ini belum dicabut ataupun di revisi.

Seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 4 tahun 2016 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Dimana pada pasal 38 ayat satu (1) dalam Perda tersebut disebutkan,
Penyelenggaraan Pendidikan dibiayai dengan dana yang bersumber dari :
A. Anggaran pendapatan dan belanja negara;
B. Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
C. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota;
D. Pungutan dari peserta didik atau orangtua/wali peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
E. Sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan diluar peserta didik atau orangtua/wali peserta didik;
F. Bantuan lembaga lainnya yang tidak mengikat;
G. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan
H. Sumber lainnya yang sah.

Tak hanya itu, hal serupa juga tertulis jelas dalam Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 78 tahun 2017 tentang dana pendidikan dan pengalokasiannya khususnya pada Bagian Ketiga Soal Tanggung Jawab Masyarakat.

Dimana pada ayat dua (2) pada pasal 16 didalam aturan tersebut disebutkan 'Masyarakat orang tua/wali peserta didik ikut bertanggungjawab untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan terkait dengan pendanaan biaya investasi selain lahan, pendanaan biaya personalia, dan pendanaan biaya nonpersonalia pada satuan pendidikan.

Pada ayat ketiga (3) dalam pasal tersebut turut dijelaskan tanggungjawab untuk menutupi kekurangan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat dua (2), berupa :
A. Pungutan satuan pendidikan;
B. Bantuan pendidikan oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak, melalui komite sekolah; dan/atau
C. Sumbangan kepada satuan pendidikan dengan syarat yang disepakati para pihak, melalui komite sekolah.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.