PANGKALPINANG, BERITACMM.COM – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyoroti kewajiban pelaporan tahunan Perseroan Terbatas (PT) melalui akta notaris yang dinilai berpotensi membebani hingga mengancam keberlangsungan perusahaan pers daerah.
Ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 49 Tahun 2025 itu mewajibkan seluruh PT, termasuk perusahaan yang menaungi media, menyampaikan persetujuan laporan tahunan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum.
Masa relaksasi atau transisi pelaporan untuk tahun buku 2025 diberikan hingga 31 Oktober 2026. Setelah masa tersebut berakhir, perusahaan yang belum memenuhi kewajiban pelaporan terancam dikenai sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis hingga pemblokiran akses SABH secara bertahap.
Ketua SMSI Babel, Bardian Zakaria, menilai kewajiban tersebut berpotensi menjadi beban serius bagi perusahaan pers lokal yang sebagian besar memiliki skala usaha terbatas.
"Ini berpotensi membunuh perusahaan pers. Kami setuju tertib administrasi, tapi kalau setiap tahun wajib akta notaris RUPS laporan tahunan dengan biaya kisaran Rp 4 juta, sementara pendapatan media daerah sekelas UMKM, ini namanya mematikan," tegas Bardian, Minggu (19/10).
Menurut Bardian, persoalan utamanya bukan pada upaya pemerintah menertibkan administrasi badan usaha, melainkan beban biaya yang harus ditanggung perusahaan pers daerah untuk memenuhi ketentuan tersebut.
Di tengah keterbatasan pendapatan media lokal, biaya pembuatan akta notaris yang disebut mencapai kisaran Rp4 juta setiap tahun dinilai dapat menambah tekanan operasional perusahaan pers.
Bardian menjelaskan, sesuai Pasal 16 Permenkum Nomor 49 Tahun 2025, direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir. Persetujuan atas laporan tahunan tersebut kemudian harus dituangkan dalam akta notaris dan disampaikan kepada Kementerian Hukum paling lambat 30 hari sejak akta ditandatangani.
Laporan tahunan itu mencakup laporan keuangan lengkap, nama anggota direksi dan komisaris beserta rincian gaji dan tunjangan, kegiatan usaha, hingga tanggung jawab sosial perusahaan.
"Media kecil tidak punya divisi keuangan dan legal seperti korporasi besar. Kalau terlambat, ada sanksi teguran hingga pemblokiran SABH. Kalau SABH diblokir, perusahaan tidak bisa ubah data apa pun. Ini sama saja perusahaan dimatikan secara administratif," katanya.
Atas kondisi tersebut, SMSI Babel meminta Kementerian Hukum meninjau kembali penerapan Permenkum Nomor 49 Tahun 2025, terutama bagi perusahaan pers daerah yang memiliki keterbatasan kemampuan finansial.
"Jangan sampai karena ingin tertib, tapi justru membunuh pers daerah. Kami minta ada pengecualian atau skema biaya khusus untuk perusahaan pers," tutup Bardian.
SMSI Babel Sudah Sampaikan Keberatan kepada Kanwil Kemenkum
Persoalan kewajiban pelaporan tahunan melalui notaris ini sebelumnya telah disampaikan SMSI Babel kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung.
Pada Juli 2026, SMSI Babel menyampaikan langsung kekhawatiran tersebut kepada Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, dalam audiensi di Kantor Kemenkum Babel.
Johan mengakui pihaknya memahami kekhawatiran perusahaan pers daerah mengenai biaya pelaporan tahunan Perseroan Terbatas yang harus disertai akta notaris.
"Kami siap memfasilitasi pertemuan antara para pemilik media dengan organisasi yang menaungi para notaris. Melalui komunikasi tersebut diharapkan dapat ditemukan solusi terbaik sehingga pelaksanaan regulasi tetap berjalan tanpa memberatkan pelaku usaha media," ujarnya saat itu.
Johan juga menegaskan Kanwil Kemenkum Babel terbuka terhadap berbagai masukan demi terciptanya regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung iklim usaha yang sehat.
Dengan tenggat pelaporan yang semakin dekat, SMSI Babel berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi konkret agar kewajiban administrasi badan usaha tidak menjadi beban berlebihan bagi perusahaan pers, khususnya media lokal yang beroperasi dengan sumber daya terbatas.
(rel/smsibabel)