Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Soal 32 Korban TPPO Asal Babel, Imigrasi Pangkalpinang Sebut Permohonan Pembuatan Pasport Untuk Tujuan Wisata

PANGKALPINANG,BERITACMM.COM

Kepala Kantor Imigrasi Kota Pangkalpinang melalui Kasi Teknologi dan Informasi, Selamet Sutarno turut membenarkan, bahwasannya 32 dari 81 warga asal Bangka Belitung (Babel) yang diduga menjadi  korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Myanmar, sempat mengurus sejumlah administrasi di Kantor Imigrasi Pangkalpinang.

Namun, Selamet menegaskan, administrasi berupa pasport yang dikeluarkan oleh pihaknya kepada 32 korban tersebut murni untuk kunjungan wisata, bukan untuk keperluan kerja di luar negeri.

"Ya wisata kalo gak salah ya, karna untuk proses permohonan pasport bukan kita tapi di pelayanan, tapi umumnya ya kaia gitu, wisata ke Malaysia atau kunjungan keluarga. Kalo mereka bilang kunjungan keluarga luar negeri, siapa keluarganya? telpon langsung kontak," ungkap Selamet, ketika dikonfirmasi oleh Berita CMM, Senin (10/03/2025).

Terkait para korban lain yang tidak terdata di Imigrasi Pangkalpinang, dijelaskan dia, bahwa saat ini pembuatan pasport bisa dilakukan dimana saja tanpa harus berdasarkan domisili.

"Sisanya itu tidak ada data ditemukan kita, ada kemungkinan buatnya (pasport-red) diluar kantor Imigrasi Pangkalpinang, bisa di Batam, bisa di Jakarta, karnakan proses pembuatan pasport bisa dimana saja tidak berdasarkan domisili," jelasnya.

Selamet menambahkan, saat ini pihaknya juga lebih selektif dalam mengeluarkan pasport kepada masyarakat khususnya kepada masyarakat yang masih usia produktif dengan menerapkan berbagai persyaratan khusus. Hal ini menurut dia, bukanlah untuk mempersulit namun sebagai upaya untuk pencegahan dini terhadap hal-hal yang tidak diinginkan.

"Permohonan pasport usia produktif itu kita lebih selektif, bukan untuk mempersulit tapi ini untuk mencegah ini kita lebih selektif. Orang-orang yang usai produktif kalo kita ragu biasanya kita langsung komunikasikan ke orang tua, bener gak ini wisata," tutur Selamet.

"Disitu juga ada yang rekaning koran yang harus ditunjukkan dengan maksimal tertentu dengan minimal 3 bulan, itula usaha kita untuk mencegah," sambungnya.

Dirinya pun menegaskan, jika persyaratan itu tidak bisa dipenuhi maka pihaknya tidak akan segan untuk membatalkan permohonan pembuatan pasport tersebut.

"Kalo tidak dipenuhi ya itulah yang ditolak itu tidak bisa memberikan surat keterangan, persetujuan dari orang tua," terang Kasi Teknologi dan Informasi Kantor Imigrasi Pangkalpinang ini.

Lebih lanjut, Selamet menjelaskan, bahwa dalam mengurus permohonan pembuatan pasport juga sudah melalui via online sehingga dinilai tidak akan ada upaya 'nakal' yang terstruktur untuk menerbitkan pasport tersebut.

"Kalo kita sistem sekarang kan online, pembayaran juga online, tapi kita gak tau mungkin ada calo diluar itu, kalo disini sudah baik. Dari daftar udah online, datang kita nentu sendiri, habis foto dan wawancara bayarnya kita sendiri, langsung ke bank bayar, pembayaran tidak ada langsung ke petugas," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, kabar 32 warga Babel diduga menjadi korban TPPO ini sempat mengurus sejumlah administrasi di Kantor Imigrasi Pangkalpinang.

Hal ini terkuak, ketika Komisi IV DPRD Babel melakukan kerja ke Balai Pelayanan Perlindungan Tenaga Imigran Indonesia wilayah Sumatera Selatan, Jumat (07/03) kemarin.

Dari kejadian ini, Anggota Komisi IV DPRD Babel, Maryam juga meminta agar pengawasan Satgas TPPO dapat lebih diperketat dengan melakukan pihak satuan kerja Imigrasi di daerah dan melibatkan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, kepolisian atau intansi lainnya untuk ikut serta dalam melakukan upaya pencegahan ini.

(Jek)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.